Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Denpasar, IDN Times - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti disebut telah menerbitkan izin lokasi terkait Teluk Benoa. Kabar tersebut disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Kamis (20/12) lalu.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Bali Nilai Konflik Uighur Mirip Rezim Pol Pot
1. Izin lokasi telah terbit 29 November lalu
Izin tersebut terkuak dalam konsultasi teknis dokumen Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (19/12) lalu.
Ita, pegawai bagian Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Izin lokasi untuk rencana reklamasi Teluk Benoa yang baru, telah terbit pada tanggal 29 November 2018.
"Bagaimana bisa Menteri Susi lebih mendengarkan 1 investor dibandingkan aspirasi rakyat bali dengan 39 desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa selama 5 tahun ?" tanya Direktur Walhi Bali, Made Juli Untung Pratama, dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Kontroversial! Bahar bin Smith Memiliki Darah Nabi Muhammad
2. Teluk Benoa diperjuangkan sebagai kawasan konservasi
IDN Times/Irma Yudistirani Dokumen antara rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang dibahas di dalam konsultasi tersebut, sesungguhnya telah mengalokasikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim berkat upaya banyak pihak termasuk desakan Walhi Bali.
Namun di tengah upaya konservasi tersebut, kata Walhi Bali, Menteri Susi Pudjiastuti menerbitkan izin lokasi dan dinilai mengabaikan semua aspirasi tentang Teluk Benoa yang terakomodir di dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–pulau Kecil (RZWP3K).
Untung Pratama menuturkan, inisiatif daerah yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RZWP3K harus terus dikawal ketat. Dokumen tersebut harus tetap mengakomodir kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim sebagaimana yang sudah ada di dalam dokumen saat ini.
"Tidak boleh ada upaya untuk menggugurkan inisiatif Bali untuk menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Kita harus mengawal dokumen RZWP3K saat ini agar tidak ada pihak yang menggugurkan inisiatif daerah untuk mengatur Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi", ujarnya.
Baca Juga: Tidak Ada Reklamasi Tolak Benoa, Koster: Tak Perlu Ragukan Sikap Saya
3. Walhi Nasional juga ikut menyayangkan
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, juga ikut menyayangkan tindakan Menteri Susi Pudjiastuti yang dinilainya diam-diam mengeluarkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya, selama lima tahun rakyat Bali terus berjuang untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa tersebut.
“Patut disayangkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama ini jelas-jelas rakyat Bali konsisten selama lima tahun lebih menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Terlebih lagi izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru ini diterbitkan secara diam-diam”, tegasnya.
