Menteri PPN Teken MoU Pembangunan Rendah Karbon dengan Bali dan Riau
Bali dipilih sebagai Pilot Project Pembangunan rendah karbon
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times - Provinsi Bali dipilih sebagai Pilot Project Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Menteri PPN, Suharso Monoarfa, resmi meneken MoU (Memorandum of Understanding) di Kantor Gubernur Bali, pada Selasa (14/1).
“Rendah karbon ini penting sekali dan ke depan kami juga ingin menagih dunia yang swap karbonnya itu. Jadi karbon swap-nya itu betul-betul bisa dilangsungkan, dikerjakan,” terang Suharso.
Berikut ulasan terkait penandatangan MoU tersebut:
1. Sebelum Bali, sudah ada lima provinsi yang telah meneken MoU ini dengan Menteri PPN
Sebelum Bali, sudah ada lima provinsi yang lebih dulu menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri PPN. Yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.
Dalam sambutannya, Menteri Suharso mengatakan pembangunan Rendah Karbon menjadi Prioritas Nasional Enam (PN 6). Pencapaian ini dikatakan patut diapresiasi. Karena ini baru yang pertama kali jadi prioritas dalam membangun lingkungan hidup bersama ketahanan bencana dan perubahan iklim.
”Pengaruhnya cukup signifikan terhadap gas rumah kaca secara nasional. Dan kami lihat yang pertumbuhannya, perkembangannya yang baik sekali. Bali termasuk bagus. Kalau Bali kan plastik sudah enggak. Itu kan luar biasa penurunan gas rumah kaca yang di sini,” kata Suharso.
Baca Juga: 10 Destinasi Bali Baru Berada di Kawasan Rawan Bencana