Truk Galian C di Karangasem Dipasangi Stiker biar PAD Meningkat
- 155 truk belum terdata kembali ke pos pengawasan, 42,7% masih memuat material di lokasi tambang.
- Pengawasan tambang bagian dari strategi tingkatkan PAD, sistem stiker dan faktur diterapkan untuk ketertiban administrasi.
- Truk angkut galian C ke Karangasem ditandai dengan stiker, tujuannya untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam kegiatan pertambangan.
Karangasem, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang galian C di wilayahnya. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sistem pemantauan kini dijalankan secara ketat dan berlapis selama 24 jam.
Tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Kepala BPKAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mencatat 363 unit truk melintas di dua pos utama, yaitu Pos Camat Selat dan Pos MBLB Sidemen. Dari total tersebut, sebanyak 241 stiker tempel tercatat di Pos Selat, sementara 122 lainnya di Pos Sidemen.
“Di Pos Sidemen juga tercatat 208 faktur telah diambil oleh sopir truk. Artinya, tingkat kepatuhan administrasi mencapai 57,3 persen dari total kendaraan yang terpantau,” ujar Siki Ngurah, Senin (27/10/2025).
1. Total 155 truk belum terdata kembali ke pos pengawasan
Meski demikian, masih terdapat 155 truk atau 42,7 persen yang belum kembali ke pos pengawasan karena masih memuat material di lokasi tambang. Sementara itu, 11 truk (5,2 persen) diketahui kembali ke galian untuk membeli faktur tambahan.
2. Pengawasan tambang bagian dari strategi untuk meningkatkan PAD
Pengawasan tambang dilakukan dalam tiga shift, masing-masing delapan jam, agar aktivitas keluar-masuk kendaraan angkutan material tetap terkendali. Langkah ini bagian dari strategi Pemkab Karangasem dalam menertibkan tata niaga tambang sekaligus memastikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Truk angkut galian C ke Karangasem ditandai dengan stiker
Siki Ngurah menambahkan, sistem stiker dan faktur diterapkan agar setiap kendaraan yang keluar masuk pos pengawasan dapat dilacak secara akurat.
“Tujuannya bukan hanya soal ketertiban administrasi, tapi juga untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam kegiatan pertambangan,” tegasnya.
