Tabanan, IDN Times - Turunnya harga jual ayam di bawah harga Break Even Point (BEP) tidak terjadi satu-dua kali di Bali. Bahkan dalam satu setengah bulan terakhir, harga jual ayam di Bali mengalami penurunan di bawah BEP.
Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Bali lantas menghadap ke Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya, untuk menyampaikan keluhan tersebut sekaligus meminta jalan keluarnya, Senin (21/3/2022) kemarin. Berikut ini keluhannya.
Ketua Pinsar Bali, I Ketut Yahya Kurniadi, mengatakan harga ayam di tingkat peternak anjlok terjadi karena adanya indikasi serbuan daging ayam dari Jawa yang membuat pasokannya melebihi suplai.
Anjloknya harga tersebut sudah berlangsung lebih dari satu setengah bulan terakhir. Peternak ayam, khususnya yang mandiri atau kerakyatan di Bali, mengalami kerugian karena harga jualnya di bawah BEP, yaitu Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per kilogram. Sementara harga BEP berada di kisaran Rp21.500 sampai Rp22 ribu per kilogram.
Selain adanya indikasi kiriman daging ayam dari Jawa, lanjut Kurniadi, permasalahan tersebut diperparah lagi oleh adanya indikasi meningkatnya populasi di kalangan pabrikan dan peternak kemitraan di Bali. Padahal serapan pasar lokal Bali turun 50 persen akibat pandemi COVID-19. Akibatnya peternak kecil terkena imbasnya karena tidak bisa bersaing dengan kalangan pabrikan yang menguasai bibit, pakan dan segalanya di bidang peternakan ayam.
Kurniadi mengatakan sebelum pandemi, konsumsi daging ayam masyarakat Bali mencapai 225-250 ribu ekor per hari dan saat pandemi turun hingga 150 ribu ekor per hari.
Permasalahan harga jual ayam yang anjlok di tingkat peternak bukan hanya sekali ini saja terjadi. Melainkan terus berulang selama bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas. Karena itu, menurut Yahya, pihaknya mengadukan permasalahan tersebut ke Bupati Tabanan agar dibantu sekaligus bisa dipertemukan dengan Gubernur Bali.
Yahya menyatakan, goal dari pertemuan ini adalah regulasi atau perda dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang mengatur tata niaga masuknya daging ayam dari luar. Jika perda ini nantinya dibuat, maka setiap daging ayam yang masuk Bali bisa dikontrol di Banyuwangi, bekerja sama dengan pihak terkait di antaranya Karantina dan Dinas Peternakan.
Sedangkan terkait persaingan usaha, ia mengharapkan perusahaan besar juga diatur kuota produksinya. Jangan sampai mereka mengambil semua pangsa pasar daging ayam di tingkat lokal, dan mengesampingkan produksi peternak kerakyatan.
“Itu semua harus ada yang mengatur. Kalau tidak, jelas kami kalah terus karena tidak bisa bersaing,” ujarnya.
Selain itu, ia juga berharap peternak kemitraan dan pabrikan mengikuti aturan, di mana dalam menjual produk daging ayam harus berupa rantai dingin. Misalnya ayam beku atau yang sudah diolah. Dengan aturan tersebut, nantinya bisa menjaga kestabilan harga jual ayam di Bali.