Denpasar, IDN Times - Mantan wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Belum selesai kasus ini berakhir, kini ia juga telah dilengserkan dari kursi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bali.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ibnu Munzir, di kantor DPD I Partai Golkar Bali, Selasa (4/12).
Ibnu Munzir didampingi jajaran kepartaian menyerahkan surat keputusan DPP Partai Golkar dengan Nomor 362/dpp/golkar/xii/2018, Selasa (4/12) sekitar pukul 16.00 Wib. Surat tersebut berisi tentang pemberhentian Sudikerta dan menunjuk Gde Sumarjaya Linggih atau yang kerap disapa Demer sebagai pelaksana tugas ketua DPD Partai Golkar Bali.
"SK tersebut diterima langsung Sumarjaya Linggih selaku penerima mandat sebagi pelaksana tugas," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/12) malam.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal, Loedewijk F Paulus.
Ia menjelaskan, proses terbitnya SK ini sudah melalui pembahasan yang intensif dan sejalan dengan peraturan organisasi Partai Golkar. Pertimbangan mendasar DPP adalah memberikan kesempatan kepada Sudikerta supaya lebih berkonsentrasi menghadapi masalah hukum.
"Selain itu, program dan agenda partai dalam menyongsong Pilpres dan Pileg harus terus berjalan sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan," lanjutnya.
Sementara itu, Demer mengajak seluruh jajaran kader Golkar untuk memberikan dukungan moral kepada Sudikerta menyelesaikan masalah hukum yang dihadainya. Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran kader tetap solid mewujudkan kemenangan Pileg maupun Pilpres.
"Dalam waktu dekat segera akan mengundang seluruh pengurus pleno, pimpinan kabupaten dan kota, kecamatan dan desa seluruh Bali," ucapnya.