Reklamasi Teluk Benoa Resmi Dibatalkan, Koster: Mantap kan?

Berikut ini isi surat tersebut:

Tentang isi Keputusan yang dibuat Susi terkait Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa menetapkan: 
Pertama, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali
Kedua, Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali
Ketiga, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada point kedua dengan luasan keseluruhan 1.243,41 (Seribu dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh satu) hektare, meliputi:
a. Zona inti sebanvak 15 (lima belas) titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter (Sikut Bali/telung tampak ngandang)
b. Zona pemanfaatan terbatas
Keempat, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dengan batas koordinat sebagaimana terncantum dalam Lampiran I dan peta Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Manteri ini.
Kelima, menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali yang meliputi penunjukkan organisasi pengelola, penyusun dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi Kawasan Konservasi Maritim, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.
Batas koordinat Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dengan titik koordinat batas terluar kawasan sejumlah 234 titik peta.

Sebelum menerima surat keputusan ini, Koster menyampaikan pihaknya telah bersurat kepada Susi Pudjiastuti dengan nomor 523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019, perihal usulan penetapan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Benoa.

“Saya sempat bersurat kepada Ibu Menteri agar Kawasan Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim,” jelasnya.

Surat tersebut dikirim sesuai dengan hasil konsultasi publik pada tanggal 6 September 2019 yang dihadiri para Sulinggih, para Bendesa Adat yang memanfaatkan Perairan Teluk Benoa, Kelompok Ahli, LSM/NGO, Asosiasi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dengan adanya surat keputusan ini, Koster menegaskan bahwa tidak perlu lagi membuat aktivitas yang menimbulkan polemik di masyarakat, terkait apakah jadi atau tidaknya reklamasi di Teluk Benoa.

Koster mengatakan “dengan kebijakan ini sudah selesai itu barang, begitu kan? Mantap kan?”

“Jadi perjuangan kita yang lama yang dijalankan oleh berbagai elemen masyarakat itu sekarang sudah mendapat jawaban komplit dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kawasan Teluk Benoa menjadi Kawasan Konservasi Maritim. Bagus, kan?” ucap Koster.