Karangasem, IDNTimes- Penundaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali, mulai berdampak terhadap pengejaaan proyek fisik di Kabupaten Karangasem tahun ini. Proyek irigasi di Kecamatan Manggis, harus dihentikan di tengah jalan karena rekanan proyek kehabisan modal.
Selain pengejaan irigasi tersebut, ada tiga pengerjaan proyek fisik lainnya yang terancam dihentikan di Karangasem, mengingat pembiayaan juga melalui BKK Provinsi Bali.
Kepala Dinas PUPR-Perkim Karangasem, Wedasmara tidak menampik bahwa proyek irigasi di Kecamatan Manggis harus dihentikan lantaran penundaan dana BKK Provinsi Bali.
"Sejauh ini sudah ada satu proyek yang dihentikan karena adanya penundaan BKK ini. Terpaksa dihentikan setelah pihak pekerja mengaku sudah tidak kuat lagi menutupi pembiayaan," ungkap Wedasmara, Kamis (16/11/2023).
Sementara dana BKK yang direncanakan untuk pembiayaan raluran irigasi tersebut justru ditunda.
Penundaan BKK Provinsi Bali dikhawatirkan juga mempengaruhi tiga proyek lainnya. Ketiganya merupakan fasilitas publik yang telah dalam pengerjaan, dan rencananya dianggarkan dari BKK Provinsi Bali.
Adapun fasilitas publik yang juga pengerjaannya terancam terhenti, yakni Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan pagu anggaran sekitar Rp8 miliar, proyek pembangunan Wantilan Kebudayaan sekitar Rp6 miliar, dan proyek pembangunan Krematorium dengan pagu anggaran sekitar Rp7,6 miliar.
Wedasmara mengatakan, para rekanan dari proyek itu juga mengeluh tidak bisa membiayai proyek tersebut. Padahal pembangunanya sudah ada yang mencapai 15 hingga 30 persen.
"Kami sudah koordinasi dengan rekanan dari tiga proyek tersebut. Semuanya mengaku sudah kesulitan dana untuk melanjutkan pembangunan fasilitas publik tersebut. Kalau tidak ada solusi, kemungkinan juga akan dihentikan," jelas Wedasmara.
Sementara anggota DPRD Karangasem sudah meminta agar eksekutif segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan meminjam dana di Bank Pembangunan Daerah Bali. Permintaan itu disampaikan DPRD Karangasem dalam rapat kerja dengan eksekutif, terkait permasalahan penundaan BKK Provinsi Bali tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem I Wayan Ardika, mengaku akan menindaklanjuti usulan dari dewan tersebut.
"Terkait usulan pinjaman ke bank seperti saran dari dewan, kami juga masih memikirkan hal tersebut. Nanti akan kami koordinasikan dulu dengan pihak-pihak terkait," kata Ardika, Kamis (16/11/2023).
Pihaknya juga tengah mencoba mengatasi masalah itu dengan pengalokasian kas daerah. Namun pihaknya masih mempelajari dasar hukum, apakah dana kas daerah bisa dialokasikan untuk menutupi pembiayaan proyek yang saat ini sedang berjalan akibat penundaan dana BKK Provinsi tersebut.
Besaran dana BKK Provinsi Bali yang tertunda untuk Kabupaten Karangasem mencapai Rp35 miliar. Rencananya anggaran tersebut baru akan disalurkan pada 2024.