Polemik Biaya Rapid Test di Bali, GGTP:  Tergantung Pada Pelayanan

dr. Nyoman Gunarta menjelaskan bahwa bantuan rapid test dari Provinsi Bali kepada Kabupaten Badung hanya 1.320 rapid test saja. Diakuinya tentu saja jumlah ini tidak mencukupi sehingga Pemkab Badung mengambil langkah dengan menargetkan 53.000 rapid test. Namun hingga saat ini realisasinya masih sekitar 20.000-an.

Dari jumlah terealisasi tersebut, dua tempat yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kuta I dan Puskesmas Mengwi I juga mendapat gelontoran bantuan dari Pemkab Badung. Apalagi kedua Puskesmas ini sudah ditunjuk dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 445/8326/Yankes.Diskes pada 22 Mei 2020 lalu sebagai rujukan bagi mereka para pelaku perjalanan.

“O iya (dapat jatah). Untuk Puskemas pelaku perjalanan itu Mengwi I dan dari Kuta I kan itu. Itu untuk pelaku perjalanan yang keluar daerah. Sebenarnya yang dibantu itu kan yang untuk tidak akan kembali, akan menetap kenten (begitu). Karena kan semuanya gratis,” terangnya.

Tarif rapid test mandiri di beberapa pelayanan kesehatan di Provinsi Bali memang sempat menimbulkan polemik di kalangan masyarakat karena dianggap terlalu mahal. Pemerintaah telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 440/8890/Yankes.DIskes/2020 terkait tarif maksimum rapid test dan swab test. Tarif maksimum diupayakan tidak melebihi Rp400 ribu untuk rapid test dan untuk swab test diupayakan tidak melebihi Rp1,8 juta.

Hasil survei IDN Times di beberapa layanan kesehatan memang cukup mencengangkan. Salah satu rumah sakit swasta (tidak berkenan disebutkan namanya) di Kota Denpasar mematok kisaran harga Rp500 ribu sampai Rp600 ribu kala itu. Sedangkan salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Badung tarif rapid test-nya di kisaran Rp500 ribu.

Usai SE tersebut dikeluarkan pada Kamis (18/6) lalu, IDN Times mengkonfirmasi kembali tarif yang dipasang bagi para pencari layanan rapid test mandiri di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Badung.

“Tarif sekarang Rp350 ribu untuk rapid test dan Rp2,5 juta untuk swab test,” ungkap karyawan rumah sakit tersebut.

“Kalau untuk mandiri di Badung belum. Belum. Belum tapi kalau swasta sudah masuk mereka. Tapi saya minta yang swasta, mereka itu kalau melakukan rapid test mandiri itu berkoordinasi dengan kami. Takutnya kan kalau sudah ada yang reaktif biar tidak mendadak kami dikasih tahu. Gitu lho,” tambah karyawan tersebut.

Hal ini dikarenakan nantinya kalau ada yang reaktif, pelaksanaan karantina tidak bisa dilakukan secara mandiri. Mereka harus ditampung di rumah singgah. “Jadi yang penting dia warga Badung. Walaupun mereka melakukan rapid test-nya sendiri di pihak swasta, kan ada beberapa penduduk Badung yang lebih nyaman itu private. Itu swasta. Tapi begitu dia reaktif kan tidak semua mampu karantina sendiri. Nah itu yang kami minta teman-teman swasta itu berkoordinasi dengan kami. Kami nanti berkoordinasi swabnya dengan pihak provinsi begitu,” jelasnya.

Mahalnya harga pelayanan rapid test secara mandiri ditanggapi oleh dr. Nyoman Gunarta. Dalam hal ini, dikatakannya sudah dijelaskan dalam Surat Edaran Gubernur tersebut terkait patokan tarif maksimal.

“Kalau untuk harga itu sudah ada edaran dari Gugus Tugas Provinsi. Karena Gugus Tugas sampai mengeluarkan edaran seperti itu kan pasti ada pertimbangannya,” katanya.

“Untuk masyarakat Badung kalau keberatan dengan harga di swasta, kalau memang ada potensi tertular silahkan datang ke rapid tesnya kami. Kami kan rutin ada di wantilan DPRD, Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kalau emang mau tidak bayar, ya ikut kami. Di programnya kami. Jadi tidak perlu bayar gitu.”

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan bahwa mereka menggunakan tiga sampai empat jenis merek rapid test untuk akurasi hasilnya. Namun syarat minimal yang dipakai adalah tiga merek yang berbeda sehingga hasilnya bisa digunakan untuk perbandingan. Karena adanya kemungkinan satu merek apabila hasilnya reaktif terus, maka patut dicurigai.

“Karena mereknya kan juga tidak boleh sama. Untuk konfirmasi siapa tahu meragukan tesnya. Teman–teman analis yang biasanya lebih peka dia. Kok tidak cocok ininya dia. Dites dengan merek berbeda kalau yang negatif itu,” ungkapnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai melalui sambungan telepon pada Jumat (26/6) menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan Rp745 juta untuk pembelian rapid test di samping bantuan dari Provinsi Bali. Dari jumlah anggaran tersebut baru Rp375 juta saja yang terealisasi.

“Itu anggarannya. Belum semuanya baru Rp375 juta. Karena kadang rapid test-nya kami sharing, ada yang dari provinsi ada yang dari kota,” ungkapnya.

Sementara itu, mengomentari tarif rapid test mandiri di beberapa pelayanan kesehatan swasta, ia menyampaikan bahwa variasi tarif tersebut tergantung dari pelayanannya pada masing-masing pengelola.

Seorang warga di Kecamatan Kuta Selatan, Saifullah saat dihubungi IDN Times menyampaikan sempat melakukan rapid test yang difasilitasi oleh instansi terkait beberapa minggu lalu. Ia memerlukan hasil rapid test tersebut untuk perjalanan pulang kampung ke Lombok.

“Kemarin gratis. Pas difasilitasi. Kalau rapid test-nya untuk Bali berlaku 7 hari. Kalau untuk Lombok 3 hari saja,” terangnya.

Sementara itu salah satu warga yang akan kembali ke Palembang minggu depan, Noviansyah saat dihubungi IDN Times menyampaikan bahwa ia disarankan oleh pihak maskapai untuk melakukan tes rapid di salah satu rumah sakit swasta di Badung yang kabarnya bertarif Rp350 ribu untuk rapid test.

“Besok mau ke sana, cek harga dulu. Perlu untuk persyaratan di bandara. Karena mau pulang kampung. Rp350 ribu okelah, tapi jangan Rp500 ribu. Mahal. Tiket saya aja udah naik lho,” ungkapnya.