Jurusan Pariwisata SMK Bali Ramai Peminat, DPRD Usul Kelas Ditambah
- Minat siswa SMK di Bali bergeser ke jurusan pariwisata dan perhotelan, membuat pendaftar melebihi kuota yang tersedia dibandingkan jurusan lain seperti perbankan dan tata niaga.
- DPRD Bali mengusulkan penambahan kelas di jurusan pariwisata, namun tetap menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia serta tenaga pendidik di setiap sekolah.
- Wakil Gubernur Bali menyoroti kekurangan guru sebagai kendala utama dan berencana memetakan kebutuhan tenaga pengajar termasuk menghitung jumlah guru yang akan pensiun.
Denpasar, IDN Times - Pergeseran minat siswa dalam mencari jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terjadi pada tahun ajaran 2026. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, mengungkapkan jurusan pariwisata dan perhotelan kini diserbu pendaftar hingga melebihi kuota yang tersedia. Sementara jurusan lain seperti perbankan dan tata niaga justru mulai ditinggalkan calon siswa.
“Saya sudah sampaikan kemarin sama Pak Kadis, ini kejadian betul ini dimana jurusan pariwisata kuota yang tersedia itu, yang mendaftar melebihi daripada kuota. Kemudian jurusan seperti perbankan, tata niaga itu sekarang sudah tidak terlalu diminati,” ujar Suwirta di Gedung DPRD Bali, pada Selasa (14/7/2026).
1. Usulkan tambah kuota kelas di jurusan pariwisata
Ia mencontohkan SMK Negeri 1 Klungkung sebagai satu sekolah yang mengalami kondisi tersebut. Suwirta berharap Kepala Dinas Pendidikan menambah kuota untuk jurusan perhotelan, namun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga pendidik di masing-masing sekolah.
“Jadi ditambah dulu lagi misalnya satu kelas, lalu ruang-ruang belajar, kemudian berikutnya tentu bagaimana mempersiapkan sekolah itu menjadi sekolah pariwisata yang dalam batas maksimal,” imbuhnya.
2. Tantangan jumlah tenaga pendidik
Menanggapi usulan itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengakui persoalan mendasar di balik penambahan kuota jurusan favorit adalah keterbatasan jumlah guru. Ia menyebutkan, Bali saat ini masih kekurangan tenaga pengajar, sehingga sebagian sekolah harus mengandalkan guru dengan status tenaga BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
“Kalau bicara masalah guru ini kita di Bali kurang. Kita di Bali ini juga ada dengan tenaga BOS,” kata Giri Prasta. pada Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, karena guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditempatkan di daerah mana pun, alhasil pemerintah perlu memberikan insentif tambahan yang layak, khususnya bagi guru yang ditempatkan di wilayah terpencil. Sebagai contoh, ia menyebut sebaran penempatan guru di Kabupaten Karangasem yang cukup luas dan memerlukan perhatian khusus dari sisi tunjangan.
“Saya kira itu bagaimana kita harus memberikan tambahan insentif karena guru itu harus mendapatkan tunjangan yang layak, misalkan yang dapat tempat terpencil,” jelasnya.
3. Menghitung kembali jumlah guru pensiun
Giri mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan untuk memetakan kebutuhan guru secara menyeluruh. Termasuk menghitung jumlah guru yang memasuki masa pensiun, sebab hingga kini belum terdata secara pasti.
“Nanti kita akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan karena ada guru pensiun belum kita hitung secara pasti,” pungkasnya.
