Tabanan, IDN Times - Pascapenggeledahan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Tabanan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Senin (10/8/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, Gede Susila, menyatakan pihak pemerintah kabupaten (pemkab) menghormati proses hukum yang berlaku.
"Kami sudah dapat informasi soal penggeledahan ini pada Senin (10/8/2026). Untuk ini Pemkab Tabanan hormati proses hukum yang berlaku," ujarnya, saat dikonfirmasi, Selasa (11/8/2026).
Susila menyebutkan, Pemkab Tabanan menghormati jalannya proses hukum dari kejaksaan atas kasus dugaan korupsi di Dinkes Tabanan. Pihaknya akan memberikan keterangan jika dibutuhkan.
"Tentunya seberapa penyimpangan yang dilakukan, nanti pihak kejaksaan yang tahu. Kami akan kooperatif. Keterangan apa yang dibutuhkan akan kami berikan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan di kejaksaan," ujarnya.
Pihaknya mengaku sering kali menekankan pada jajarannya di setiap pertemuan untuk bekerja dengan baik sesuai aturan, dan menjalankan program Pemkab Tabanan sesuai koridor. Pengawasan juga sudah sering dilakukan secara eksternal melalui Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan internal melalui inspektorat. Ia berpesan agar jajaran di masing masing perangkat daerah juga harus melakukan pengawasan.
"Sudah selalu ditekan jangan coba-coba melakukan penyimpangan. Sehingga ke depan baik dari sisi administrasi, pertanggungjawaban, dan pelaksanaannya berjalan dengan baik," katanya.
Susila mengatakan, untuk pemanggilan jajaran Dinas Kesehatan, pihaknya menunggu perkembangan hasil penyidikan.
"Untuk pemanggilan internal, kita melihat dulu perkembangannya dari hasil penyidikan dari kejaksaan, semoga semua berjalan dengan baik," katanya.
Ia mengimbau jajaran Pemkab Tabanan untuk menjalankan program-program sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mengikuti aturan yang berlaku.
"Jalankan dengan baik sehingga tidak ada penyimpangan ke depan. Ini sebagai pembelajaran kita semua," paparnya.