Koster Minta Bantuan Mahasiswa Unud yang KKN untuk Mendata Warga Miskin

Menurut Koster, penemuan mahasiswa KKN tersebut nanti bisa menjadi skema program pengentasan kemiskinan dan infrastruktur di tahun 2026. Sehingga ia menitipkan beberapa pekerjaan untuk membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan infrastruktur pada 2026.. Beberapa hal tersebut seperti mendata keluarga yang termasuk miskin, dengan tempat tinggal yang tidak layak huni. Koster juga meminta para mahasiswa mencatat ketersediaan air bersih di masing-masing desa.

"Jalanan rusak sampai berlubang fotokan saja. Kalau perlu viralkan agar bupati hingga gubernur mengetahui," tegasnya.

Pemprov Bali rencananya akan menganggarkan bantuan renovasi rumah melalui program Rumah Layak Huni dengan besaran bantuan sekitar Rp30-Rp50 juta per rumah pada 2026. Termasuk juga akan membantu pembangunan rumah baru jika dibutuhkan. Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan dari SD-SMU/SMK. Program bantuan pendidikan tersebut diungkapnya sudah diluncurkan, yakni Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang diprioritaskan bagi keluarga miskin. Untuk memuluskan rencananya, ia meminta agar mahasiswa mendata jika ada anak-anak yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan biaya.

"Jadi sudah tidak ada lagi keluarga yang tidak punya anak sarjana di Bali. Jadi jika ada keluarga yang anaknya belum sarjana, catat dan laporkan," imbuhnya.

Sementara Rektor Unud, Prof Ir I Ketut Sudarsana, mengatakan Unud menyelenggarakan KKN dua kali setiap tahunnya. Yaitu dari Januari-Februari dan Juli-Agustus dengan durasi selama 1,5 bulan. Pada periode kedua yang akan diselenggarakan dari tanggal 13 Juli–25 Agustus 2025 diikuti oleh 3.362 mahasiswa dari berbagai jurusan, dan disebar ke 214 desa se-kabupaten/kota.

"Unud berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Pemprov Bali, sehingga bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat," ungkapnya.