187 Korban Banjir Bali Masih Berada di Posko Pengungsian

Denpasar, IDN Times - Sebanyak 187 korban banjir Bali dengan dampak terparah di Kota Denpasar masih berada di posko pengungsian. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, mengatakan para pengungsi tersebar di tiga titik posko pengungsian. Gede Teja melanjutkan, data terbaru itu terus bergerak setiap harinya.
“Ini datanya bergerak terus harian sifatnya. Karena tadinya ada yang sudah dapat kos untuk rumah kos yang rusak, dan ada yang rumahnya sudah berhasil dibersihkan. Tapi prinsipnya sampai tuntas layanan kebutuhan dasar untuk pengungsi dilayani,” kata Gede Teja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Senin (15/9/2025).
1. BPBD Bali berharap warga segera melapor jika belum mendapat bantuan

Warga yang berada di posko pengungsian tersebar di Posko Cokroaminoto Dauh Puri Kaja, Posko Jalan Sutomo Gang Suar, dan Balai Masyarakat Pemaksa Jero Batur Sri. Gede Teja melanjutkan, pihaknya telah mengupayakan penyaluran bantuan sesuai titik lokasi yang diketahui. Namun, Ia tak menutup kemungkinan jika ada yang belum mendapatkan bantuan agar segera melapor.
“Jika ada warga yang mengetahui ada titik pengungsi yang belum terlayani, mohon kerja samanya dilaporkan seperti di Ahmad Yani kemarin sudah langsung direspon,” ujarnya.
Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan perbaikan terhadap rumah warga dalam tahap pendataan. Berdasarkan ketentuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kondisi rumah maupun bangunan akan didata oleh perangkat daerah setempat. Kategorinya ada rehab ringan, sedang, dan berat.
“Kolaborasi ini harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota itu sendiri. Sehingga hal ini bisa cepat untuk recovery (pemulihan),” ujar Giri di Kantor Gubernur Bali, Senin (15/9/2025).
2. Pencatatan bantuan bedah rumah akan dilakukan oleh pihak desa setempat

Giri melanjutkan, pendataan penerima bantuan rehab rumah akan dilakukan oleh pihak banjar maupun desa setempat. Pendataan itu akan didampingi oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Bantuan bedah rumah secara menyeluruh akan diberikan jika tergolong rusak berat. Selain perbaikan rumah warga terdampak banjir, perbaikan infrastruktur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Nah, jalan-jalan umum termasuk jembatan itu dari Pemerintah Pusat, dan kami akan koordinasikan tetap. Kita pun akan pasang juga anggaran bila perlu dipakai untuk dana pendampingan,” katanya.
3. Pemprov Bali masih memiliki dana belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp40 miliar

Pemprov Bali masih memiliki dana belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp40 miliar lebih. Giri mengatakan, kabupaten/kota di Bali juga telah memiliki dana BTT masing-masing. Saat ini Pemprov Bali belum memberikan data total kerugian yang dialami korban banjir Bali. Pendataannya masih berjalan dan akan disampaikan jika telah rampung.
“Sama juga mohon maaf teman-teman yang terjadi meninggal. Awalnya sekian kan, akhirnya menjadi 18 (orang korban jiwa). Jadi 18 kan begitu, dan ada lagi yang lima orang masih belum ditemukan,” jawab Giri.