Koperasi Desa Merah Putih di Tabanan Kesulitan Mencari Lahan

Wisnawa menyebutkan, Pemerintah Pusat menyediakan anggaran pembangunan gerai KDMP, termasuk sarana dan prasarananya. Pemerintah desa hanya menyediakan lahan.

"Namun permasalahan di lapangan yang terjadi, pemerintah desa cukup kesulitan mencari lokasi atau lahan untuk pembangunan gerai KDMP," ujarnya.

Berdasarkan data dari 133 desa se-Kabupaten Tabanan, baru enam desa yang mulai dalam pembangunan gerai antara lain Desa Petiga, Kecamatan Marga; Desa Perean, Kecamatan Baturiti; Desa Penatahan, Kecamatan Penebel; Desa Buruan, Kecamatan Penebel; Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel; dan Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur.

Sementara 19 desa di Tabanan yang sudah membuka gerai KDMP atau beroperasi, statusnya masih pinjam pakai menggunakan bangunan milik BUMDes hingga kantor desa. KDMP tersebut antara lain Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur; Desa Gubug, Kecamatan Tabanan; Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan; Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur; Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur; Desa Jegu, Kecamatan Penebel; Desa Perean, Kecamatan Baturiti; Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan; Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur; Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat; Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat; Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan; Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat; Desa Subamia, Kecamatan Tabanan; Desa Padangan, Kecamatan Pupuan; Desa Apuan, Kecamatan Baturiti; Desa Luwus, Kecamatan Baturiti; Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan; dan Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan.

Menurut Wisnawa, sebagian besar desa di Bali, termasuk Tabanan, tidak memiliki aset tanah. Berbeda dengan desa adat yang memiliki plaba atau aset.

"Kondisi ini berbeda dengan daerah di Jawa. Desanya memiliki tanah bengkok atau lahan garapan milik desa," katanya.

Karena tidak memiliki lahan, otomatis masih banyak desa di Tabanan yang belum bisa membangun gerai KDMP. Kondisi ini menyebabkan sejumlah perbekel desa di Tabanan tengah mengajukan lahan-lahan milik pemerintah daerah dan provinsi yang tidak digunakan untuk dipakai sebagai lokasi pembangunan gerai KDMP.

"Boleh apa saja lahan atau aset pemerintah daerah diajukan sebagai lokasi pembangunan gerai KDMP. Dengan catatan tidak dipakai dan luas lahan sekitar 6 are. Ini pun desa hanya menyiapkan lahan, namun tidak dilibatkan dalam proses pembangunan," jelasnya.

Perbekel Desa Buahan, I Gede Ari Wastika, juga mengatakan hal yang sama. Kendala pembangunan gerai KDMP ini adalah masalah di lahan atau tanah. Pihaknya kesulitan mencari lahan, mengingat hampir semua desa di Bali tidak memiliki aset-aset tanah atau lahan. Meskipun ada desa yang memiliki lahan, namun tidak memenuhi syarat untuk pembangunan gerai KDMP.

"Ada desa yang punya lahan tetapi dari sisi luas hingga posisi lokasi tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Desa Buahan sebenarnya memiliki lahan atau aset. Namun dari pihak KDMP tidak menyediakan anggaran untuk melakukan penyederan lahan. Karena KDMP hanya menyediakan biaya untuk pembangunan gerai saja.