Denpasar, IDN Times - The 2025 Asia Grassroots Forum dijadwalkan akan dilaksanakan pada 21 - 23 Mei 2025 mendatang di Grand Hyatt Nusa Dua Bali. Project Lead The 2025 Asia Grassroots Forum, Katrina Inandia mengatakan, agenda tersebut mewadahi gagasan konkret dari para pemangku kepentingan untuk menghasilkan inovasi yang mendorong kemajuan ekonomi akar rumput di Asia, sehingga bersama-sama memajukan UMKM akar rumput melalui teknologi, kebijakan, dan pendekatan yang berkelanjutan.

"Kami harapkan akan menghasilkan rekomendasi yang konkret baik dalam hal kebijakan, pengembangan teknologi, dan layanan keuangan, dalam mendorong UMKM di Indonesia," terangnya.

1. UMKM memerlukan dukungan kebijakan untuk berkembang

Kain tenun endek bali koleksi UMKM Tinizhop. (Dok.Tinizhop)

Rangkaian kegiatan menjelang The 2025 Asia Grassroots Forum juga telah diselenggarakan di Kota Denpasar dalam kegiatan diskusi yang melibatkan pengamat, akademisi, dan aktivis untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan di sektor UMKM. Diskusi tersebut membahas sejumlah tantangan dan potensi UMKM lokal, khususnya di Bali.

"Untuk memajukan UMKM, kita perlu dukungan kebijakan yang tepat. Namun, menyusun kebijakan membutuhkan local context yang mendalam, agar kebijakan bisa tepat sasaran dan berpihak pada UMKM lokal," ungkap Katrina.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Amartha tersebut menjadi ajang pertemuan penting bagi para pengusaha, investor, pembuat kebijakan, dan inovator di seluruh kawasan ASEAN untuk mengatasi tantangan paling mendesak di pasar-pasar berkembang.

2. Sejumlah kendala UMKM di Bali akan jadi topik utama pembahasan

ilustrasi pasar (unsplash.com/Mohammad Saifullah)

Perwakilan dari peneliti sekaligus Direktur Ekonomi dan Digital CELIOS, Nailul Huda, mengatakan UMKM lokal membutuhkan dukungan kebijakan yang menyasar ekosistem secara menyeluruh. Saat ini tantangan yang dihadapi UMKM juga semakin berkembang. Permasalahan internal UMKM seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM), laporan keuangan, dan lainnya turut berkontribusi sehingga timbul masalah permodalan.

"Katalisator yang dibutuhkan harus menyentuh seluruh ekosistem UMKM, sehingga membutuhkan peran banyak pihak dalam mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif," terangnya.

Ungkapan dari para peserta yang hadir mengenai kondisi UMKM lokal di Bali seperti adanya isu mengenai ketimpangan akses pasar, perizinan, hingga regulasi untuk mendorong UMKM lokal Bali bersaing dengan bisnis asing. Kendala tersebut akan menjadi topik utama pada kegiatan The 2025 Asia Grassroots Forum.

3. UMKM lokal menjadi penopang pertumbuhan ekonomi

Ilustrasi perjuangan UMKM Indonesia (pexels.com/@arifsyd15)

Katrina juga mengungkapkan, UMKM Indonesia memegang peranan penting dalam memperkuat ekonomi, serta mendukung penyerapan tenaga kerja nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

"Di Bali, UMKM lokal menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 5,48 persen pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 5,03 persen," terangnya.

Meski menjadi tulang punggung perekonomian nasional, UMKM di Indonesia ternyata masih mengalami sejumlah tantangan sulit naik kelas dari ultra mikro menjadi usaha mikro dan usaha menengah. Keterbatasan akses keuangan, teknologi, hingga kebijakan yang tepat sasaran, menjadi butir-butir penting yang disuarakan dalam diskusi ini.