DPRD Ingatkan Pembebasan Lahan Pelabuhan di Pesinggahan Transparan
- Proses pembebasan lahan harus transparan, sesuai persyaratan proyek dan berstatus SHM.
- Keberadaan pelabuhan di Desa Pesinggahan menekan ketimpangan harga di Nusa Penida, memperkuat konektivitas antara Klungkung daratan dan wilayah kepulauan Nusa Penida.
- Anggota dewan minta pemda tetap belajar dari pengalaman Pelabuhan Gunaksa agar proyek tidak kembali mangkrak.
Klungkung, IDN Times - Rencana pembangunan pelabuhan di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupayen Klungkung kembali mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Klungkung.
Meski mendukung penuh proyek strategis tersebut, DPRD mengingatkan pemerintah daerah (pemda) ekstra berhati-hati dalam proses pembebasan lahan yang rentan menimbulkan masalah jika tidak dilakukan secara transparan.
Anggota DPRD Klungkung, Nengah Mudiana, menegaskan pembebasan lahan merupakan tahapan paling krusial dalam pembangunan pelabuhan.
Menurutnya, persoalan lahan kerap menjadi sumber gesekan, baik sesama warga maupun antara warga dengan pemerintah, apabila tidak ditangani secara terbuka dan adil.
“Pembebasan lahan ini sangat sensitif. Kalau tidak transparan, sedikit saja ada masalah bisa memicu konflik di masyarakat dan justru menghambat proyek itu sendiri,” kata Mudiana, Kamis (18/12/2025).
1. Proses pembebasan lahan harus transparan
Politisi asal Desa Gelgel tersebut menekankan, sesuai persyaratan proyek, lahan yang digunakan harus berstatus sertifikat hak milik (SHM).
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh proses pembebasan lahan berjalan sesuai aturan hukum, dengan mengedepankan keterbukaan kepada warga.
“Karena syaratnya lahan harus SHM, maka prosesnya harus benar-benar transparan dan jelas. Jangan sampai menimbulkan polemik di kemudian hari,” tegasnya.
2. Keberadaan pelabuhan di Desa Pesinggahan menekan ketimpangan harga di Nusa Penida
Mudiana menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan pelabuhan di Desa Pesinggahan tidak terlepas dari manfaat besar yang akan dirasakan warga, khususnya dalam memperkuat konektivitas antara Klungkung daratan dan wilayah kepulauan Nusa Penida.
Keberadaan pelabuhan barang dinilai mampu menekan ketimpangan harga kebutuhan pokok yang selama ini masih sangat tinggi.
“Ketimpangan harga kebutuhan pokok antara daratan dan Nusa Penida itu nyata. Kalau pelabuhan ini terwujud, distribusi barang akan lebih lancar. Karena itu, saya mendukung penuh program bupati,” ujarnya.
3. Anggota dewan minta pemda tetap belajar dari pengalaman Pelabuhan Gunaksa
Meski demikian, Mudiana mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi pengalaman pahit pembangunan Pelabuhan Gunaksa yang telah menyerap anggaran besar, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan.
Ia menilai, penentuan lokasi dan kualitas kajian harus benar-benar matang agar proyek tidak kembali mangkrak.
“Jangan sampai pengalaman Gunaksa terulang. Kajian boleh dilakukan oleh siapa pun, yang penting pengkajinya benar-benar berkualitas dan hasilnya bisa diwujudkan, bukan sekadar dokumen,” katanya.
