Dasar Hukum Peran Gubernur Bali dalam Proyek Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 1 Keppres tersebut menetapkan susunan Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali, yang disebut sebagai Dewan Kawasan. Gubernur Bali berperan sebagai Ketua Dewan Kawasan, sementara Wali Kota Denpasar berperan sebagai Wakil Ketua. 

Tidak tercantum secara khusus nama pejabat publik yang berperan dalam susunan Dewan Kawasan ini. Meskipun demikian, jika melihat masa sekarang, maka peran itu berada di masa pemerintahan Wayan Koster dan I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Sementara itu, anggota Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali sebagai berikut.

1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kementerian Keuangan;

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;

6. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;

7. Sekretaris Daerah Kota Denpasar;

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar; dan

9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Pasal 2 Keppres Nomor 6 Tahun 2023 ini mengatur tanggung jawab Dewan Kawasan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ini paling sedikit sekali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3 mengatur tentang pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kawasan dibebankan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali. Bagian menimbang dalam keppres ini menuliskan tujuan adanya Dewan Kawasan, yaitu mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Bali. Termasuk untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam sejumlah regulasi di rezim Joko Widodo.