BPBD Bali Mencatat 529 KK Terdampak Kekeringan
- BPBD Bali mencatat 529 KK di 14 desa pada Buleleng, Jembrana, dan Karangasem terdampak kekeringan selama 11 April-28 Agustus 2026.
- Sebanyak 611.200 liter air bersih telah didistribusikan: 356.200 liter di Jembrana, 190.000 liter di Buleleng, dan 65.000 liter di Karangasem.
- Kemarau 2026 diperkirakan lebih panjang, kering, dan panas; BPBD menyoroti peningkatan mitigasi melalui sumber air, penyimpanan, jaringan distribusi, pemantauan, serta koordinasi instansi.
Denpasar, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengungkap sejumlah dampak kekeringan di Bali, sejak periode 11 April-28 Agustus 2026.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menjelaskan dari informasi BMKG, musim kemarau di Bali pada 2026, diperkirakan berlangsung lebih panjang.
“Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang, lebih kering, dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah,” papar Teja kepada IDN Times, Sabtu (29/8/2026).
Ia menjelaskan kondisi itu meningkatkan sejumlah potensi kejadian, utamanya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran permukiman.
1. Sebanyak 529 kepala keluarga di tiga kabupaten terdampak kekeringan
Distribusi air bersih yang dilakukan BPBD Karangasem ke beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. (Dok.IDN Times/BPBD Karangasem) BPBD Bali mencatat ada tiga kabupaten yang mengalami kekeringan seperti Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Totalnya ada 529 kepala keluarga (KK) terdampak dalam sebaran kejadian.
Dari tiga kabupaten itu ada 14 desa terdampak kekeringan. Kasus kekeringan di Buleleng berada di Desa Sinabun, Desa Madenan, dan Desa Menyali.
Sementara di Kabupaten Jembrana yang terdampak kekeringan ada di Kelurahan Pendem, Desa Asahduren, Desa Pergung, Kelurahan Bale Agung, Desa Berangbang, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Tukadaya dan Desa Manistutu. Kabupaten Karangasem ada tiga desa terdampak yakni Desa Baturinggit, Desa Tianyar Timur, dan Desa Tianyar.
Selain kekeringan, tercatat juga kasus krisis air bersih. Teja memaparkan ada total 611.200 liter air yang disebarkan, rinciannya di Jembrana 356.200 liter, Buleleng 190.000 liter, dan Karangasem 65.000 liter.
2. Kebakaran hutan, lahan, dan TPA
Kebakaran TPA Suwung di Denpasar Selatan berlanjut (Dok.IDN Times/Basarnas Bali) Sejumlah kawasan di Bali juga mengalami kebakaran hutan dan lahan. Klungkung di Kecamatan Nusa Penida seluas 15ha (hektare) mengalami kebakaran hutan dan Kecamatan Gunaksa seluas 2ha di lahan kosong.
Sementara itu, di Kecamatan Kubu, Karangasem terjadi kebakaran lahan pertanian dan lahan kosong seluas 5ha. Karangasem: Kecamatan Abang juga tercatat alami kebakaran lahan kosong seluas 2ha. Buleleng kebakaran terjadi sejumlah titik di Kecamatan Gerokgak totalnya mencapai 91,52 ha dan Kecamatan Seririt seluas 5 ha. Kebakaran lahan kosong di Desa Pekutatan, Jembrana seluas 1,5ha lahan kosong. Kecamatan Kintamani, Bangli kebakaran hutan seluas 1,33 Ha.
Selain kebakaran hutan dan lahan kosong, ada juga Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA, seperti TPA Suwung. Beberapa lokasi yang menjadi pemantauan seperti TPST 3R Culik, Kecamatan Abang, Karangasem terdampak sekitar 10 are, TPST 3R Tejakula, Buleleng, dan TPA Suwung di Jalan By Pass Ngurah Rai, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Denpasar Selatan terdampak sekitar 2 are.
3. Kapasitas infrastruktur dan jaringan distribusi air akan ditingkatkan
Pipa untuk menyalurkan air ke cubang warga dalam keadaan putus saat IDN Times datang langsung ke Dusun Manikaji, Desa Ban pada 3 April 2025. (IDN Times/Yuko Utami) Teja mengatakan fenomena iklim ekstrem ini menuntut sejumlah instansi untuk terus meningkatkan kapasitas. Selain dari sisi armada distribusi air, tetapi juga ketersediaan sumber air, infrastruktur penyimpanan air, jaringan distribusi, sistem pemantauan, serta koordinasi antar instansi.
“Ke depan, pendekatannya harus semakin berbasis ketahanan dan mitigasi, bukan hanya respons ketika kekeringan sudah terjadi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa krisis air bersih itu bukan karena kemarau, tapi karena kelemahan infrastruktur jaringan air yang berdampak saat kemarau.
“Ya tentu masalah berulang karena kemampuan mitigasi terbatas. Bencana itu urusan bersama, tentu saja infrastruktur sudah ada yang mengurusnya,” imbuhnya.
