Daftar Lokasi Patroli Imigrasi di Bali, Semua Petugas Memakai Bodycam
Denpasar, IDN Times - Keamanan dan kenyamanan pariwisata di Bali mendapatkan sorotan dari Pemerintah Pusat. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, kemudian mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia.
Satgas Patroli dibentuk agar bisa memberikan quick response apabila terjadi pelanggaran, menekan pelanggaran peraturan oleh orang asing di Bali, serta untuk menghadirkan rasa aman kepada masyarakat.
“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia,” jelas Agus tak lama ini.
Berikut ini daftar patroli imigrasi di Bali. Semua petugas memakai body camera (bodycam).
1. Daftar lokasi patroli imigrasi di Bali
Menurut Agus, untuk memastikan patroli berjalan efektif, Satgas akan melibatkan 100 orang petugas imigrasi. Setiap petugas dilengkapi rompi pengaman dan body camera (bodycam). Petugas akan berpatroli dengan menggunakan motor atau mobil patroli imigrasi, di 10 titik lokasi strategis yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Berikut ini daftarnya:
Kuta Utara (Canggu)
Seminyak
Kerobokan
Pelabuhan Matahari Terbit
Benoa
Pecatu (Uluwatu, Bingin)
Pantai Mertasari
Kecamatan Kuta dan Gianyar (Ubud)
Nusa Dua
Jimbaran
Pihaknya mengaku telah banyak mendapatkan keluhan terkait dengan situasi Bali saat ini. Atas banyaknya keluhan yang ia terima, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan hal tersebut melalui kolaborasi bersama dengan pihak terkait.
"Mudah-mudahan masalah warga negara asing yang mungkin juga mengganggu wisatawan yang lain bukan hanya masyarakat," katanya.
2. Pola patroli dilakukan secara acak agar susah ditebak
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan rute patroli sudah ditentukan dengan fokus utama pada area rawan pelanggaran keimigrasian atau daerah di mana kegiatan WNA terkonsentrasi. Berdasarkan data statistik, Ditjen Imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi sebanyak 607 kasus, dan pendetensian 303 kasus pada periode November hingga Desember 2024.
Angka ini meningkat pesat pada periode Januari hingga Juli 2025 dengan 2.669 deportasi dan 2.009 pendetensian. Sementara itu jumlah orang asing yang diproses hukum selama periode November 2024 hingga Juli 2025 mencapai 62 orang.
"Jadwal pergerakan patroli dilakukan secara berkala dan acak untuk menghindari pola yang mudah ditebak," terangnya.
3. Patroli akan menjadi agenda rutin untuk mencegah pelanggaran
Pihak imigrasi akan terus menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti patroli rutin satgas, maupun skala nasional seperti Wira Waspada ke depannya. Ia menyebutkan, kegiatan ini memiliki dasar hukum Satgas Patroli Keimigrasian di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat 2 huruf b, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 181.
"Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, dan memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi”, ungkap Yuldi.
