BPBD Bali Dorong Penanggulangan Bencana Ramah Kelompok Disabilitas
Denpasar, IDN Times - Keberhasilan upaya penanggulangan bencana tidak lagi hanya diukur dari kecepatan evakuasi fisik, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas, secara adil dan bermartabat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, mengatakan pembelajaran yang didapatkan dari berbagai kejadian bencana baru-baru ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas memerlukan pendekatan komunikasi bencana yang lebih berbelas kasih dan terintegrasi ke dalam setiap aspek penanggulangan bencana, yang dimulai dari perencanaan dan kesiapsiagaan hingga penanganan dan pemulihan.
"Pada saat banjir di bulan September, termasuk yang kemarin, komunikasi yang inklusif masih belum terjadi. Kedepannya kita ingin lebih baik,” ungkapnya, pada Rabu (17/12/2025).
1. Status kebencanaan di wilayah Bali siaga darurat
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, urgensi terhadap kesiapsiagaan bencana inklusif ini semakin nyata di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda Bali sejak 11 Desember 2025. Akibat curah hujan tinggi dan banjir yang meluas di berbagai wilayah seperti Karangasem, Denpasar, Badung, Gianyar, hingga Jembrana.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menetapkan status siaga darurat sebagai peringatan resmi bagi seluruh pihak untuk melakukan langkah-langkah mitigasi risiko bencana. Dengan potensi ancaman yang diprediksi masih besar, penguatan sistem penanggulangan bencana yang inklusif menjadi prioritas utama guna meminimalisir risiko bagi kelompok rentan di tengah dinamika cuaca yang belum menentu.
“Dengan mengutamakan inklusivitas, kami berharap dapat meningkatkan sistem penanganan bencana di Bali, dan memastikan akses yang berkeadilan terhadap informasi, respon, dan keselamatan," terangnya.
2. Kelompok disabilitas ingin dilibatkan soal kesiapsigaan kebencanaan
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali, Ni Ketut Leni Astiti, turut berbagi pemahaman dan bentuk etika komunikasi ragam disabilitas. Pihaknya menyambut baik inisiatif BPBD Provinsi Bali tersebut yang memperhatikan pentingnya etika komunikasi dan pelibatan ragam disabilitas dalam kebencanaan di sektor pariwisata.
Pentingnya kegiatan kesiapsiagaan yang melibatkan penyandang disabilitas seperti simulasi bencana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan beragam disabilitas dan tim kebencanaan dapat betul-betul maksimal bisa menolong kelompok penyandang disabilitas dengan hambatan ketika terjadi bencana. Keterlibatan bermakna menjadi sangat penting, tidak hanya sekadar partisipasi.
“Ini adalah sebuah hal yang baru ya, harapan saya kedepannya agar teman-teman disabilitas terus dilibatkan sebagai subjek dalam menyampaikan bagaimana beretika komunikasi dengan ragam disabilitas terkait dengan kebencanaan,” ungkapnya.
3. Kelompok disabilitas sering terlupakan saat penanganan bencana
Direktur Eksekutif dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, Ida Bagus Purwa Sidemen, memaparkan rancangan program kerja yang melibatkan kelompok penyandang disabilitas. Juga berharap adanya kerja sama dengan HWDI sehingga perubahan yang dimaksud bisa tercapai.
Pelaku industri pariwisata juga turut menyatakan komitmennya dan akan menyusun kembali SOP penanganan bencana di tempat usaha mereka dengan mengintegrasikan aspek-aspek inklusivitas. Tidak dipungkiri segala proses penanggulangan bencana yang telah tersusun di hotel, masih melupakan penyandang disabilitas.
“Saya sudah menyusun program di 2026 untuk adanya sosialisasi terkait disabilitas di kalangan hotel dan restoran," ungkapnya.
