Tak Mau Istilah PSBB, Bali Tidak Ikut Instruksi Mendagri Sepenuhnya

Dalam talk show yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak tersebut, Koster mengatakan perkembangan COVID-19 di Bali relatif baik dan terkendali. Walau terjadi peningkatan, tetapi tidak banyak. Menurut Koster, pasien meninggal rata-rata di bawah 5 orang per hari. Pelayanan kesehatan di rumah sakit pun cukup baik.

"Pada akhir tahun ini karena ada libur natal dan tahun baru, dan banyak wisatawan yang ke Bali. Terhitung 17 Desember sampai 5 Januari yang lalu, jumlah wisatawan domestik yang ke Bali mencapai 400 ribu. Walaupun sudah ada syarat yang ketat, ternyata masih banyak juga yang berminat ke Bali," ungkapnya. 

Sebelumnya Pemprov Bali membuat peraturan di mana wisatawan yang masuk ke Bali lewat udara harus menunjukkan hasil negatif swab polymerase chain reaction (PCR). Sementara yang melalui darat dan laut bisa menggunakan rapid test antigen.

Koster juga mengatakan telah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 di Bali, khususnya setelah masa libur Nataru. Baik di tempat umum maupun lokasi objek wisata.

"Lalu muncul Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pembatasan kegiatan masyarakat khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dilakukan pembatasan yang dikategorikan PSBB. Sebenarnya selama pandemik di Bali dari Maret, sampai saat ini Bali belum pernah melakukan PSBB. Jadi ke Pak Menko Perekonomian, mohon jangan pakai PSBB karena kami belum pernah," kata Koster.

Sebagai penggantinya, Bali memakai pembatasan berbasis desa yang berdasarkan pada kasus dan penilaian Koster selama ini, hasilnya sudah baik. Bali tidak melakukan pembatasan pada satu wilayah, kabupaten/kota.

"Tapi berbasis desa. Menindaklanjuti instruksi Mendagri, kami sudah melakukan rapat dan semua Bupati kota/kabupaten di Bali tadi pagi," imbuhnya.

Dua wilayah di Provinsi Bali yang diwajibkan dalam Instruksi Mendagri untuk melaksanakan pembatasan kegiatan adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hanya saja Koster tidak hanya akan memberlakukan pembatasan kegiatan di dua wilayah itu, melainkan juga di tiga kabupaten lainnya.

"Denpasar dan Badung yang dijadikan wilayah yang diatur dalam instruksi tersebut, kami tidak hanya dua wilayah ini. Tapi tambah satu jalur pariwisata yaitu Klungkung, Gianyar, dan Tabanan yang sebagai satu wilayah perbatasan yang interaksi masyarakatnya cukup tinggi. Jadi Bali tidak sepenuhnya mengikuti poin-poin dalam instruksi itu," kata Koster.

Dalam instruksi disebutkan, bahwa untuk wilayah perkantoran pegawai yang work from home (WFH) adalah 75 persen dan 25 persen bekerja di kantor. Tapi Bali memilih untuk memberlakukan 50 persen WFH dan 50 persen bekerja di kantor. Selain itu, 75 persen bekerja di kantor untuk rumah sakit dan pelayanan umum.

"Jam malam untuk mal, pasar swalayan, dan restoran yang dibatasi jam 19.00, tapi kami buat 21.00."

Terkait syarat swab PCR untuk pelaku perjalanan lewat udara dan rapid test antigen bagi pelaku perjalanan lewat darat dan laut untuk masuk ke Bali, Koster mengatakan akan memberikan subsidi.

"Rapid test antigen bagi transportasi logistik khusus berlaku 11 sampai 25 Januari 2021, kami akan bantu untuk dana bantuan dari BNPB agar tidak bayar atau alias gratis. Transportasi umum di luar logistik kami akan bicarakan agar disubsidi untuk rapid test antigen sejumlah Rp100 ribu. Jadi dari Rp250 ribu bisa jadi Rp150 ribu. Begitu juga untuk perjalanan udara, juga kami coba agar Angkasa Pura subsidi, jadi berkurang lagi Rp100 ribu. Apalagi Jawa dan Bali itu cukup banyak mengangkut kebutuhan dasar masyarakat," ungkap Koster.

Koster mengakui, pariwisata Bali sekarang memang mengalami kemerosotan. Zero tourism. namun pada saat Nataru telah menunjukkan ada geliat yang baik.

"Mudah-mudahan 2021 ini sudah mulai membaik. Domestik bisa datang seperti biasa pada weekend di Bali yang memang sudah tinggi minatnya ke Bali. Memang yang kurang disiplin justru turis asing yang masih ada di Bali yang karena COVID-19 belum balik ke negaranya. Mereka yang sulit diatur."