Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Bali Tambah PLTS, Aktivis Minta Pembangkit Fosil Dihentikan
Peluncuran Program PLTS 100 GWp di Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, pada Selasa (25/8/2026). (IDN Times/Ayu Afria)
  • Presiden Prabowo meresmikan Program PLTS 100 GWp di Jembrana, Bali, dengan tahap awal PLN berkapasitas 1.000 MWp dan baterai 3,3 GWh.
  • 350.org Indonesia menilai transisi energi harus menggantikan pembangkit fosil, bukan sekadar menambah PLTS sementara pembangkit berbasis fosil tetap beroperasi.
  • Aktivis menyoroti PLTD Pemaron yang dinilai boros, membebani APBN, serta memicu polusi udara dan kebisingan yang berdampak pada kesehatan warga.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Bali menjadi satu wilayah di Indonesia dengan berbagai pengembangan proyek transisi energi. Selasa lalu, 25 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt peak (GWp) di Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan pemberitaan IDN Times sebelumnya, PLN menerapkan tahap awal kapasitas 1.000 Megawatt peak (MWp) di Bali dengan baterai 3,3 GWh. PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 MWp untuk mendukung energi domestik terbarukan. Bagaimana aktivis lingkungan menanggapi ini? Berikut selengkapnya.

Transisi energi tak hanya sekadar menambah jumlah pembangkit

Iliustrasi petugas melakukan perawatan panel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Field Organizer 350.org Indonesia, Suriadi Darmoko, menekankan bahwa transisi energi dari fosil ke energi terbarukan tidak boleh sekadar menambah kapasitas pembangkit, tanpa menghentikan operasional pembangkit berbasis fosil. 

Ia menjelaskan konsep transisi energi itu berarti energi terbarukan seperti PLTS harus mampu menggantikan peran pembangkit fosil dalam produksi listrik, bukan hanya menjadi tambahan di samping pembangkit fosil yang tetap beroperasi.

“Kalau gak gitu, kapan menurunkan emisinya? Kan gak bisa,” ujar Darmoko kepada IDN Times Rabu lalu, 9 September 2026.

PLTD membebani kesehatan masyarakat dan APBN

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Darmoko juga menyinggung program dedieselisasi pemerintah yang bertujuan menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Menurutnya, di luar isu emisi, PLTD secara ekonomi sangat boros dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus menjadi satu jenis pembangkit yang paling merugikan di lapangan.

Masyarakat di Pemaron, Kabupaten Buleleng merasakan dampak dari adanya operasional PLTD Pemaron. Suara bising yang kencang menghasilkan polusi suara dan udara, berdampak langsung terhadap kesehatan. 

“Apalagi kalau dilihat dari dampak di lapangannya ini salah satu pembangkit yang paling merugikan ya PLTD ini,” kata Darmoko.

Ia menegaskan agar ke depan, tidak ada lagi ruang bagi pengembangan pembangkit fosil dalam bentuk apapun baik gas, batu bara, maupun diesel. Sebab semuanya harus digantikan oleh pembangkit energi terbarukan dalam kerangka penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.

Curated For You

Editorial Team

Related Article