Bali Bisa Dapat Subsidi Transportasi Publik dari APBN Asalkan Jujur

29 Agu 2026, 13:38 WIBKota Denpasar

Ni Komang Yuko Utami

News

Channel

Add Us on Google

Bali Bisa Dapat Subsidi Transportasi Publik dari APBN Asalkan Jujur

Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, memaparkan materi soal transportasi publik dalam diskusi di Universitas Warmadewa. (IDN Times/Irma Yudistirani)

Intinya Sih

5W1H

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana menyebut Bali tetap berpeluang menerima subsidi transportasi pusat, meski Teman Bus dihentikan dan operasional TMD kini didanai bersama pemerintah daerah.
Subsidi APBN tersedia melalui skema perintis berdasarkan pengajuan trayek daerah serta skema BTS untuk bus perkotaan; efisiensi anggaran 2025 menyusutkan cakupan BTS dari 11 menjadi 6 kota.
Dishub Bali mencatat jangkauan transportasi publik baru sekitar 10 persen. Pemerintah provinsi mempertimbangkan feeder kendaraan kecil bersama kabupaten/kota untuk memperluas layanan di Sarbagita.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Bali masih berpeluang memperoleh subsidi APBN untuk transportasi publik setelah subsidi pusat bagi Teman Bus dihentikan dan Trans Metro Dewata dibiayai bersama pemerintah provinsi serta wilayah Sarbagita.
Who?
Irine Yusiana Roba Putri dari Komisi V DPR RI, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota Sarbagita, Kementerian Perhubungan RI, serta Kepala Dishub Bali I Kadek Mudarta terlibat dalam pembahasan ini.
Where?
Pembahasan berlangsung di Universitas Warmadewa, Kota Denpasar. Kondisi layanan yang dibahas mencakup Bali dan kawasan Sarbagita: Denpasar, Badung, Gianyar, serta Tabanan.
When?
Pernyataan Irine disampaikan pada diskusi tentang masa depan transportasi publik Bali, Kamis, 27 Agustus 2026. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pemberian subsidi pusat untuk Bali.
Why?
Subsidi dinilai diperlukan karena transportasi publik Bali belum mandiri dan jangkauan layanannya baru sekitar 10 persen. Efisiensi anggaran pusat juga telah mengurangi cakupan subsidi BTS dari 11 menjadi enam kota pada 2025.
How?
Bali dapat mengajukan kebutuhan melalui skema perintis Kemenhub berdasarkan rute yang diajukan dinas perhubungan provinsi, atau melalui skema BTS perkotaan. Dishub Bali juga mempertimbangkan penambahan kendaraan feeder bersama kabupaten/kota.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Irine Yusiana Roba Putri, menyatakan bahwa Bali memiliki peluang yang sama dengan daerah lain untuk mendapatkan subsidi transportasi publik.

Sejak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menghentikan subsidi untuk Teman Bus di Bali, Bus Trans Metro Dewata (TMD) kini beroperasi dengan sistem dana bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).

Irine menjelaskan, meski saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, pembahasan anggaran tetap dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan realita kondisi di daerah.

“Kalau kita melihat realita Bali saat ini terkait dengan transportasi publik tidak bisa mandiri dan itu disuarakan terus, maka pusat juga gak boleh dong menutup angka subsidi itu untuk Bali,” ujar Irine kepada IDN Times usai menjadi pembicara dalam diskusi Masa Depan Transportasi Publik Bali di Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Kamis lalu, 27 Agustus 2026.

1. Dua skema subsidi APBN untuk transportasi daerah

Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri (IDN Times/Yuko Utami)

Ia menegaskan, semua daerah pada dasarnya memiliki peluang yang sama untuk menerima subsidi. Namun, hal itu bergantung pada skema pengajuan atau permintaan dari daerah bersangkutan.

“Jadi kalau ditanya ada gaknya peluang. Semua daerah memiliki peluang yang sama kok untuk menerima subsidi. Tetapi yang skema yang tadi saya jelaskan itu penunjukan atau itu permintaan,” jelasnya.

Penjelasan Irene dalam diskusi yang diselenggarakan oleh WRI Indonesia dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, terkait subsidi APBN untuk transportasi daerah mencakup dua skema. Pertama, skema perintis (Kemenhub) yang ditentukan berdasarkan jumlah rute atau trayek perintis yang diajukan dinas perhubungan provinsi. Contohnya, trayek angkutan jalan perintis di 32 provinsi pada 2022, rute kapal tol laut, dan penerbangan perintis di wilayah Papua/pedalaman, serta subsidi kereta perintis.

Kedua, dengan skema perkotaan (Buy The Service atau BTS) yakni APBN membiayai operasional bus perkotaan di beberapa kota terpilih seperti Medan, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Makassar. Pada 2025, adanya efisiensi anggaran membuat cakupan subsidi BTS pusat menyusut dari 11 kota menjadi hanya 6 kota utama.

Oleh karena itu, Irine mendorong pemerintah daerah maupun legislatif tingkat provinsi Bali agar lebih aktif menyuarakan kebutuhan mereka kepada pusat secara jujur dan terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan skema perintis dari Kemenhub RI. Ia menegaskan tidak hanya Bali, semua daerah di Indonesia berpeluang dalam skema pertama ini.

2. Jangkauan transportasi publik di Bali baru 10 persen, Dishub Bali ingin buat feeder

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta. (IDN Times/Yuko Utami)

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, mengungkapkan bahwa layanan transportasi publik di Bali saat ini belum mampu menjangkau seluruh kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) maupun seluruh Provinsi Bali.

“Tadi data ini kan sekitar 10 persen. Nah, tentu kita berharap jangkauan ini akan dapat ditingkatkan,” kata Mudarta.

Menurutnya, backbone atau armada bus utama transportasi publik di Bali sebenarnya sudah tersedia. Namun, untuk memperluas jangkauan layanan ke masyarakat, perlu penambahan moda transportasi feeder atau pengumpan.

“Bisa jadi akan mungkin bersama dengan kabupaten kota untuk membangun feeder-feeder. Salah satunya penambahan feeder dengan kendaraan-kendaraan yang lebih kecil tetapi lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Ia berharap layanan transportasi publik di Bali dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pada tahun mendatang.