Fakta Dugaan Reklamasi Pantai Melasti 2,6 Hektare, Sudah Ada Transaksi
Kondisi lokasi reklamasi di Pantai Melasti pada Jumat (1/7/2022). (Dok.IDN Times/Pemkab Badung)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Badung, IDN Times – Pemasangan police line oleh pihak Kepolisian Polda Bali di lokasi diduga reklamasi di Pantai Melasti, Kabupaten Badung, pada Jumat (1/7/2022), menggemparkan publik. Dugaan reklamasi pantai seluas 2.6 hektare yang berlokasi di sebelah timur tempat pertunjukan Kecak Dance tersebut telah dilaporkan ke Polda Bali oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
Ada dugaan telah dilakukan pengurugan secara ilegal oleh oknum pengusaha. Berikut fakta-fakta dugaan reklamasi Pantai Melasti seluas 2,6 hektare:
Baca Juga: Fakta Gagalnya Penutupan Jalan di Serangan, Ipung Pertanyakan Pemkot
1. Polda Bali mengatakan baru melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi
Kondisi lokasi reklamasi di Pantai Melasti pada Jumat (1/7/2022). (Dok.IDN Times/Pemkab Badung)Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Bali, Kombespol Surawan, mengatakan terkait laporan ini pihaknya baru melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi. Dir Reskrimum Polda Bali menyampaikan akan melengkapi administrasi terlebih dahulu. Pada Senin (4/7/2022), pukul 14.11 Wita, dilaporkan bahwa administrasi kasus tersebut sudah rampung.
“Belum, masih baru mau mulai. Kami kan melengkapi admisistrasi dulu, hari ini baru beres. Habis itu baru kirim undangan klarifikasi,” ungkapnya pada Senin (4/7/2022).
2. Bupati Badung menduga ada pemalsuan keterangan autentik
Kondisi lokasi reklamasi di Pantai Melasti pada Jumat (1/7/2022). (Dok.IDN Times/Pemkab Badung)Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Dir Reskrimum Polda Bali, Kombespol Surawan, dan Kepala Kantor BPN Badung, Heryanto, serta sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pengecekan lokasi reklamasi di Pantai Melasti pada Jumat (1/7/2022) lalu.
Giri Prasta menyampaikan bahwa telah terjadi pemecahan tebing batu karang dengan menggunakan breaker di lokasi yang kemudian dipasang police line tersebut. Kegiatan ini rupanya sudah dilakukan sejak tahun 2016 lalu.
Selain melakukan pengurugan pantai secara sewenang-wenang, oknum tersebut juga ditengarai telah melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik.
"Di sini terjadi reklamasi dengan memecah tebing batu karang, sudah melanggar aturan dan merusak ekosistem laut, untuk itu kami turun bersama Polda Bali, dan BPN untuk menghitung titik koordinat sehingga diketahui berapa luas kawasan pantai yang sudah diurug," ujarnya.
Giri Prasta menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah jelas disebutkan, daratan kewenangan Bupati/Walikota. Sementara pantai sampai 20 mil dan pulau-pulau kecil kewenangan dari pusat.
3. Ada transaksi dugaan reklamasi Pantai Melasti mencapai Rp7 miliar
Kondisi lokasi reklamasi di Pantai Melasti pada Jumat (1/7/2022). (Dok.IDN Times/Pemkab Badung)Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung telah membuat laporan resmi ke Polda Bali terkait dengan dugaan pelanggaran tata ruang di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada Selasa (28/6/2022). Disinyalir disertai dengan reklamasi seluas 2,6 hektare. Dugaan lokasi ini berada di sebelah timur, tempat yang biasanya digunakan sebagai lokasi Upacara Melasti dan nganyut.
Kasatpol PP Badung, IGAK Suryanegara, pada Rabu (29/6/2022) lalu, menyampaikan menemukan cekungan yang masih berisi air laut antara daratan dan lahan reklamasi. Transaksi dalam dugaan kasus ini diungkapkan sebesar Rp7 miliar. Adapun pembayaran pertama senilai Rp4 miliar dan sisanya akan diangsur 30 kali.
Asisten Pengelola Obyek Wisata Pantai Melasti, I Made Wijana, saat dihubungi pada Senin (4/7/2022), menyampaikan belum bisa memberikan jawaban dan informasi terkait hal tersebut karena hal ini merupakan ranah Desa Adat.
"Terkait laporan dugaan tersebut itu ranahnya Desa Adat. Kami sebagai pengelola Pantai Melasti tidak punya wewenang untuk menjawab dan memberi informasi terkait hal tersebut," ungkapnya.
