Comscore Tracker

Aksi Bali Jengah Tolak Kenaikan Harga BBM, Bakar Ban dan Ogoh-ogoh

Tidak ada anggota dewan yang bersedia menemui mahasiswa

Denpasar, IDN Times -  Puluhan mahasiswa dan perwakilan masyarakat di Bali kembali mengadakan aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, pada Senin (26/9/2022), pukul 15.48 Wita.

Selain menyuarakan penolakan tersebut, massa aksi juga menyampaikan isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Mereka membakar ban dan ogoh-ogoh, tepat di depan pintu gerbang kantor perwakilan rakyat tersebut.

Baca Juga: Kisah Wayang Sakral Usia 200 Tahun di Bangli, Dapat Perawatan Khusus

1. Sentil pemerintah terkait dengan kebijakan harga BBM hingga kejahatan kemanusiaan oleh negara

Aksi Bali Jengah Tolak Kenaikan Harga BBM, Bakar Ban dan Ogoh-ogohAliansi Bali Jengah kembali gelar aksi penolakan kenaikan harga BBM dan isu lainnya di depan Kantor DPRD Provinsi Bali. (IDN Times/Ayu Afria))

Pantauan IDN Times di lapangan, situasi aksi yang menyebut sebagai aliansi Bali Jengah tersebut merupakan gabungan dari Organisasi Mahasiswa, Komunitas, dan LSM di Bali. Mereka melakukan aksi dari Lapangan Timur Renon, melewati Jalan Basuki Rahmat (depan Kantor Gubernur Bali), menuju pintu masuk Kantor DPRD Bali.

Mereka membawa banner dan poster dengan beberapa tulisan berikut:

  • Rakyat Susah Malah Rayakan Ultah
  • BBM Naik Rakyat Tercekik
  • Harga BBM Turun, Atau Bapak (Jokowi) Yang Turun
  • Menolak Lupa Kejahatan Kemanusiaan oleh Negara (Foto Munir)
  • Naikkan Upah Bukan Harga BBM
  • Tolak Pembahasan G20 Yang Merugikan Rakyat
  • NKRI Harga Naik, Semua Serba Naik, Yang Turun Hanya Kemanusiaan dan Moralitas Penguasa
  • Motore Mogok Ulian Sing Ade Pis Anggon Meli Bensin
  • Harga Naik Rezim Turun?!
  • People Not Profit
Aksi Bali Jengah Tolak Kenaikan Harga BBM, Bakar Ban dan Ogoh-ogohAliansi Bali Jengah kembali gelar aksi penolakan kenaikan harga BBM dan isu lainnya di depan Kantor DPRD Provinsi Bali. (IDN Times/Ayu Afria))

Koordinator aksi, Julian Anggi Rumahorbo, mengungkapkan bahwa beberapa poin yang diangkat pada aksi ketiga kali ini tidak lain untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat lagi dengan berbagai program yang dibuat pemerintah.

“Saya kira sudah jelas ya, kami menolak subsidi BBM ini karena memang kami melihat beberapa proyek elitis masih tetap jalan. Salah satu contohnya IKN, G20. Momentumnya saya rasa dan teman-teman juga di Bali Jengah memang kurang tepat gitu. Lalu beberapa hal mengenai mengapa kami tendensinya mengenai menolak G20 ini. Sebenarnya bukan menolak dengan adanya agenda ini, tapi menolak adanya pembahasan yang memungkinkan akan menyesengsarakan rayat,” ungkapnya.

2. Bakar dua ban dan kemudian dipadamkan paksa, akhirnya bakar ogoh-ogoh

Aksi Bali Jengah Tolak Kenaikan Harga BBM, Bakar Ban dan Ogoh-ogohPembakaran Ogoh-Ogoh setelah pernyataan sikap di depan Kantor DPRD Provinsi Bali. (IDN Times/Ayu Afria)

Dalam aksi tersebut, aliansi Bali Jengah sempat membakar dua ban. Api sempat mengepul namun kemudian dipadamkan oleh petugas jaga menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Ban yang sudah terbakar tersebut kemudian dijatuhkan ke selokan yang berisi air.

Tak berselang lama, terjadi sedikit ketegangan antara peserta aksi yang membawa 2 botol bahan bakar dengan aparat kepolisian. Ketegangan tersebut berakhir setelah berlangsung perdebatan bahwa bahan bakar tersebut untuk mengisi genset yang mereka bawa di atas mobil pikap.

Aksi teatrikal juga mewarnai demo kali ini, yakni setelah anggota DPRD Provinsi Bali tak kunjung menemui mereka. Kemudian mereka memperagakan audiensi antara pendemo dan anggota dewan. Aksi diakhiri dengan pembakaran ogoh-ogoh mini sembari membacakan pernyataan sikap.

“Beberapa teatrikal yang kami adakan itu sebagai salah satu wujud karena kebosanan dan ketidakpercayaan kami. Mungkin dengan beberapa hal itu, satu sisi bisa menjadi penyegar baru buat masa aksi dan masyarakat yang mungkin bisa satu langkah depan buat konfirmasi lebih mudah. Pada maknanya biar setidaknya lebih mudah dicerna mengenai substansi. Ya mungkin ini api penyemangat kami,” jelas Julian Anggi Rumahorbo.

Tidak adanya anggota DPRD Provinsi Bali yang menemui mereka, tidak mematahkan semangat peserta aksi. Rencananya mereka akan menggelar aksi yang lebih besar lagi dalam beberapa waktu ke depan.

“Kami yang berjam-jam dengan itikad atau apapun itu, buktinya nggak ada Dewan Perwakilan Rakyat yang coba untuk datang. Jangankan untuk menerima, mendengar aja nggak,” keluhnya.

3. Pernyataan sikap aliansi Bali Jengah untuk pemangku kebijakan negeri ini

Aksi Bali Jengah Tolak Kenaikan Harga BBM, Bakar Ban dan Ogoh-ogohAliansi Bali Jengah kembali gelar aksi penolakan kenaikan harga BBM dan isu lainnya di depan Kantor DPRD Provinsi Bali. (IDN Times/Ayu Afria))

Julian Anggi menyampaikan bahwa mengenai pembahasan subsidi BBM, mereka sebenarnya sepakat terhadap transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun dalam kondisi memulihkan ekonomi saat pandemik ini dianggap bukan momentum yang tepat. Dampaknya sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi dibarengi kebijakan elitis lain yang dianggap cenderung berpotensi terjadi korupsi.

“Mereka yang ada, di pemangku kebijakan sana, benar-benar bisa merepresentasikan diri sebagai perwakilan dari kita. Pun kita sebagai yang ada di sini, pada dasarnya aspirasi yang kita rasain ini nggak benar. Mereka yang mempunyai kapasitas, memberikan dan membuat regulasi ini,” harapnya.

Aksi Bali Jengah Tolak Kenaikan Harga BBM, Bakar Ban dan Ogoh-ogohAliansi Bali Jengah kembali gelar aksi penolakan kenaikan harga BBM dan isu lainnya di depan Kantor DPRD Provinsi Bali. (IDN Times/Ayu Afria))

Berikut pernyataan sikap yang disampaikan oleh aliansi Bali Jengah saat pembakaran Ogoh-ogoh:

  1. Menolak kenaikan harga BBM
  2. Mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terkhusus menarik militer di tanah Papua
  3. Menolak kebijakan ekonomi yang berpihak kepada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G20
  4. Menolak pemangkasan upah buruh dan Undang-undang Cipta Kerja
  5. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk bertanggungjawab terhadap pelemahan KPK
  6. Menuntut pemerintah untuk merevisi pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam undang-undang ITE
  7. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk menghapus dan atau mengganti pasal-pasal yang bermasalah yang mengecam penerapan nilai demokrasi dan HAM dalam RKUHP

Topic:

  • Ni Ketut Sudiani

Berita Terkini Lainnya