Denpasar, IDN Times - Pihak Pemerintah Australia menyoroti adanya pasal-pasal kontroversial Revisi Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah Australia bahkan mengeluarkan travel advice (Saran perjalanan) bagi warganya yang akan berlibur ke Indonesia.
Hal tersebut dilakukan agar para warganya terhindar dari ancaman pidana pasal-pasal kontroversial di RUU KUHP bila disahkan nantinya.
Sementara pihak Pemerintah Provinsi Bali tidak khawatir dengan adanya peringatan tersebut, yang nantinya bisa saja berdampak kepada penurunan kunjungan wisatawan asal Australia ke Bali. I Putu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Bali, mengaku tidak khawatir dengan adanya isu RUU KHUP.
"Tidaklah (Khawatir) kan itu sama dengan Undang-undang pornografi juga seperti itu yah. Dari dulu sudah aturannya seperti itu yah menurut saya," kata Astawa, beberapa waktu lalu.
Menurut Astawa, aturan tentang kumpul kebo atau perzinaan itu juga sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Undang-undang Pornografi. Jadi, tidak ada bedanya dengan RUU KUHP.
"Kan dari dulu juga sama begitu dan tidak ada bedanya dari dulu begitu. Itu memang tidak boleh aturan di KUHP, di Undang-undang Perkawinan kita memang juga ada dari dulu begitu. Tidak ada bedanya kan," ungkapnya.
Astawa mengakui, penurunan kunjungan wisatawan ke Australia memang rentan terjadi bila ada isu-isu politik, dan isu bencana alam seperti pada semester I tahun 2019.
"Yang kemarin mengalami penurunan memang. Nah, penurunan itu disinyalir karena isu-isu itu, karena pariwisata rentan sekali dengan isu masalah kegempaan masalah politik yang menjadi isu. Sehingga kita kehilangan target selama enam bulan sebelumnya itu dari Januari sampai Mei yang kemarin tidak tercapai sesuai dengan harapan kita," kata Astawa.
Soal RUU KUHP, Astawa tidak mau berandai-andai apakah nanti ada penurunan kunjungan wisatawan asal Australia atau tidak.
"Jadi kalau sekarang isu seperti ini kita kan belum tahu dampaknya. Artinya kita sebagai daerah pariwisata tetap berjalan seperti biasa. Kalau ada isu-isu seperti ini bisa kita jelaskan. Artinya sosialisasi dengan stakeholder nanti kita ajak bersama-sama bagaimana meluruskan dan kita dudukkan persoalannya nanti," ujar Astawa.
Seperti diketahui, travel advice ini diperbaharui Australia sejak Jumat (20/9) lalu. Travel advice tersebut ditujukan pada warga Australia yang akan bepergian ke Indonesia.