Penyebab Dana LPD dan Bumdes di Klungkung Rentan Dikorupsi
Terbaru Bumdes Kampung Toya Pakeh digeledah kejaksaan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Klungkung, IDN Times - Penyelewengan anggaran rentan terjadi di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Tak terkecuali di Kabupaten Klungkung. Temuan kasus yang terjadi belum lama ini juga disoroti oleh Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dan pihak Inspektorat.
Menurut Suwirta, ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa Bumdes dan LPD di Klungkung terjerat masalah hukum, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berkompeten di desa dalam mengurus keuangan LPD dan Bumdes.
Ia pun meminta Inspektorat ataupun Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa di Klungkung membuat berbagai langkah antisipasi penyelewengan keuangan di LPD dan Bumdes.
Baca Juga: 2 Pegawai BUMDes di Nusa Penida Pakai Uang Nasabah Rp930 Juta
1. Pengurus Bumdes atau LPD rentan melakukan penyalahgunaan anggaran
Saat ini kasus dugaan korupsi di LPD Ped sudah berjalan ke tahap sidang di Pengadilan Tipikor. Terbaru, Bumdes di Kampung Toya Pakeh, Nusa Penida, juga tengah diselidiki oleh Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida karena dugaan korupsi di tubuh Bumdes tersebut.
Suwirta mengungkapkan hal yang mendasar dari munculnya kasus di LPD dan Bumdes ini yakni adanya kesalahan pengelolaan anggaran. Besarnya dana yang dikelola belum diimbangi dengan SDM yang berkompeten.
"Semakin besarnya dana desa yang dikelola, namun tidak diimbangi dengan kompetensi, dan SDM yang belum siap. Hal itulah yang menyebabkan semakin banyak pengurus LPD dan Bumdes terjerat kasus hukum. Saya lihat ini tidak hanya di Klungkung, namun juga di berbagai daerah lainnya," ujar Suwirta, Kamis (21/4/2022).
Ia mengingatkan para Perbekel dan Bendesa di setiap daerah untuk berhati-hati dalam memilih SDM di Bumdes ataupun LPD dan berhati-hati dalam mengelola keuangan.
“Pengelolaan Bumdes dan LPD sebaiknya agar diserahkan ke orang orang berkompeten sehingga segala usaha yang dibangun di desa bisa optimal dan tidak bermasalah di kemudian hari,” jelas Suwirta.