Kumpulan Cerita dan Kebijakan Indonesia di Tengah Kepungan COVID-19

2. Kepala Daerah tidak boleh memutuskan lockdown tanpa koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Jokowi mengingatkan agar seluruh kepala daerah harus mengomunikasikan dengan pemerintah pusat dulu sebelum membuat kebijakan terkait virus corona. Terutama kebijakan mengenai lockdown.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini tidak ada kita (Pemerintah pusat) berpikiran ke kebijakan lockdown," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/3).

3. Bagaimana hasil tes virus corona Presiden Jokowi?

Menhub telah dinyatakan positif virus corona. Secara otomatis, Jokowi juga harus menjalani tes virus corona karena pernah melakukan kontak dengan Budi. Presiden dua periode ini telah melakukan tes corona Minggu (15/3) lalu. Lalu bagaimana hasilnya?

"Hasilnya tanyakan ke yang sudah ngetes (Tim medis)," kata Jokowi singkat.

Selain Jokowi, Wakil Presiden hingga beberapa menteri lain juga ikut melaksanakan tes virus corona. Sebagian dari mereka dinyatakan negatif.

4. Untuk pertama kalinya ASN kerja di rumah hingga tanggal 31 Maret 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat tersebut mengatur pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan agar bekerja di rumah (Work from Home/WFH) bagi ASN.

Kebijakan tersebut berlaku sampai 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi kembali dengan melihat perkembangan.

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, dalam konferensi pers virtualnya, Senin (16/3) menegaskan, meski ASN bisa WFH, tetapi bukan berarti libur.

Pejabat Pembina Kepegawaian akan melakukan pengawasan atau monitoring, dan melakukan pembagian kerja pada setiap ASN. Bila perlu, ada alat kontrol untuk melihat seperti apa target kerjanya.

“Ini tidak libur, tetapi hanya mengubah sistem kerjanya yang selama ini bekerja di kantor, menjadi bekerja di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi bukan libur," tegasnya.

5. Provinsi Bali juga membuat kebijakan baru, termasuk meniadakan atau membatasi kegiatan-kegiatan keramaian hiburan

Gubernur Bali, I Wayan Koster, juga mengeluarkan Surat Edaran Nomt 7194 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan ini berlaku terhitung sejak SE tersebut dibuat pada tanggal 16 Maret 2020. Beberapa poin kebijakan itu meliputi:

1. Kegiatan belajar mengajar bagi siswa/siswi mulai dari PAUD/TK sampai dengan perguruan tinggi agar dilaksanakan di rumah menggunakan media pembelajaran secara daring atau online
2. Tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh para pegawai diupayakan dilaksanakan di rumah, kecuali yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung. Bagi yang harus bekerja di kantor, diutamakan para pejabat struktural terutama para pimpinan unit kerja. Pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh para Pimpinan Instansi, Pimpinan Perangkat Daerh Provinsi dan Bupati/Wali Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi
3. Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dan ke luar daerah Bali agar ditunda. Kecuali sangat penting dan mendesak
4. Kegiatan-kegiatan pemerintahan yang melibatkan orang dalam jumlah yang banyak seperti rapat kerja, rapat koordinasi, seminar/simposium/lokakarya/FGD, kursus/diklat dan lainnya agar ditunda
5. Kegiatan-kegiatan keramaian hiburan dan kegiatan lainnya yang melibatkan massa agar ditiadakan atau dibatasi
6. Kebijakan tersebut pada poin 1 sampai 5 di ats berlaku mulai tanggal 16-30 Maret 2020
7. Semua pihak diminta untuk tenang dan tidak panik, tidak membuat dan/atau menyebarkan informasi yang tidak akurat/tidak berasal dari sumber resmi, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).