Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Denpasar, IDN Times - Badan Pemenangan Daerah (BPD) Bali, Prabowo-Sandi mengaku tidak bisa menghadirkan dua saksi terkait kampanye yang dilakukan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster saat acara Milenial Road Safety Festival yang diadakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali di Lapangan Renon, Denpasar, Minggu (17/2) lalu, hingga batas waktu yang sudah ditentukan.
Untuk itu mereka mendorong agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera melakukan investigasi.
1. Koster dinilai melakukan kampanye ilegal
Facebook.com/PemerintahanProvinsiBali Ketua Juru Bicara (Jubir) BPD Prabowo-Sandiaga Provinsi Bali, I Made Gede Ray Misno, mengatakan apa yang dilakukan Koster adalah kampanye ilegal. Sebab saat itu acaranya tidak ada kaitannya dengan kampanye politik.
"Tentu, apa yang disampaikan Gubernur melalui kalimat-kalimat yang durasinya cukup panjang itu jelas-jelas kampanye politik. Padahal kegiatannya sama sekali tak ada kaitannya dengan kampanye politik," katanya di Denpasar, Kamis (21/2) siang.
Baca Juga: BPD Bali Bandingkan Kasus Kampanye Koster dengan Anies Baswedan
2. "Kita tak ada di tempat itu karena kita bukan peserta"
Facebook.com/PemerintahanProvinsiBali Kendati demikian, untuk menjadikan laporan itu diregistrasi oleh Bawaslu, haruslah memenuhi sejumlah unsur. Di antaranya pelapor dalam hal ini BPD, terlapor Gubernur Bali, waktu yang sudah jelas, dan tempatnya di Lapangan Renon. Terakhir adalah minimal memiliki dua saksi. Dalam kasus ini, bawaslu kesulitan melakukan proses hukum karena tidak adanya saksi.
"Satu, kita tak ada di tempat itu karena kita bukan peserta. Kita dapat fakta-fakta ini dari medsos dan media online, dan sebaran-sebaran media lainnya juga. Itulah ternyata salah satu unsur tak terpenuhi, tak bisa diregistrasi. Ini saja masalahnya," katanya.
3. Mencari peserta yang bersedia jadi saksi sangat susah
Facebook.com/PemerintahanProvinsiBali Ia mengungkapkan, peserta yang datang di acara tersebut jumlahnya ribuan. Sehingga untuk mencari mereka yang bersedia menjadi saksi sangat susah. Untuk itu pihaknya sangat berharap Bawaslu segera melakukan investigasi.
"Karena tadi kita sudah sampaikan, laporan kita tak bisa diteruskan. Tapi ada fakta-fakta yang kita sampaikan. Yakni berita koran, media online, dan rekaman kita serahkan ke Bawaslu untuk investigasi," jelasnya.
Ia mengaku akan terus mengawal kelanjutan kasus ini. Pasalnya, dalam acara tersebut, Gubernur Bali jelas-jelas mengajak peserta yang hadir supaya memilih pasangan calon (Paslon).
"Ini kampanye ilegal dan melanggar undang-undang," tegasnya.
Baca Juga: Koster Kampanye Jokowi di Acara Polda Bali: Tunjuk Satu Semua!
