Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Denpasar, IDN Times - Sejumlah massa dikabarkan akan mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta untuk melakukan aksi people power atas hasil rekapitulasi Pemilu, Rabu (22/5). Namun aksi ini justru mendapat penolakan dari berbagai pihak. Termasuk penolakan dari Bali.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bali menggelar aksi menolak people power di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Selasa (21/5) sore. Kenapa para mahasiswa sampai menolak aksi people power tersebut?
Baca Juga: Kubu Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Atas Saran Demokrat
1. People power dinilai inkonstitusional
IDN Times/Hisyam Keleten Kelin Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ini menilaipengerahan people power yang direncanakan berlangsung besok adalah sebagai bentuk inkonstitusional yang melanggar aturan hukum.
Alasan yang tidak terima oleh para mahasiswan ini karena people power merupakan gerakan yang tidak menerima atas hasil rekapitulasi pemilu dari KPU.
"Pertama aksi ini menolak people power yang inkonstitusional, itu melanggar beberapa aturan-aturan hukum yang berlaku," kata Koordinator aksi, I Wayan Darmayasa, Selasa (21/5).
2. People Power sejatinya dari rakyat
IDN Times/Hisyam Keleten Kelin Menurut Darmayasa, people power sejatinya merupakan gerakan dari rakyat yang mengalami penderitaan.
"Kami juga melihat, people power itu selama ini dari rakyat. Penderitaan rakyat, misalnya rakyat kelaparan atau korupsi di negara-negara tertentu. Termasuk Indonesia, dan sejarah mencatat itu," ujarnya.
Para mahasiswa ini sebenarnya menilai people power termasuk gerakan yang sah-sah saja. Tapi alasannya harus jelas.
"Jadi sebenarnya kalau kami sendiri dari mahasiswa, people power saya kira sah-sah saja. Tapi yang penting alasan dari people power itu jelas. Dan kami mahasiswa dan pemuda itu sering sekali juga melaksanakan people power yang dibilang gerakan massa itu sendiri," sebut Darmayasa.
3. Mereka menolak istilah cebong dan kampret, masyarakat Indonesia jangan mau terpecah
IDN Times/Hisyam Keleten Kelin Darmayasa menegaskan, gerakan penolakan para mahasiswa ini sama sekali tidak berpihak atau mendukung para pasangan calon (Paslon) presiden-wakil presiden. Mereka lakukan itu untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan persatuan Indonesia.
"Kami ingin adalah negara itu dapat bersatu, melakukan rekonsiliasi nasional. Itu maksudnya kami supaya jangan negara ini terus-terusan terjadi disintegrasi atau terpolar (Terpecah) jadi dua. Kalau tidak cebong, ya kampret. Istilah-istilah yang sering dipakai dan kami menolak itu," tegasnya.
4. Aksi penolakannya berjalan tertib dan mendapat pengawalan polisi
IDN Times/Hisyam Keleten Kelin Sebelum menggelar aksi dan berorasi di depan monumen perjuangan rakyat Bali, para mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di parkiran Timur, Lapangan Niti Mandala, Renon.
Mereka kemudian melakukan longmarch sejauh sekitar 300 meter, sambil membawa atribut lengkap seperti spanduk dan poster berisi tulisan tolak people power. Selama melakukan aksi itu, para mahasiswa mendapat pengawalan ketar dari pihak kepolisian.
Aliansi yang tergabung dalam aksi ini terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bali (DPD IMM Bali), organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali dan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Bali.
Mereka menggelar aksi sekitar pukul 16.30 Wita dan membubarkan diri sekitar pukul 17.30 Wita.
Baca Juga: KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Menang Pilpres, Bagaimana Nasib Demokrat?
