Tak Sesuai Tri Hita Karana, Serikat Pekerja di Bali Tolak Omnibus Law

1. FSPM menyatakan masyarakat Bali menolak keras Omnibus Law karena tak sesuai dengan konsep Tri Hita Karana

Sebagai masyarakat Bali, mereka menolak keras dan tidak membutuhkan undang-undang Omnibus Law. Mereka menilai dari beberapa rancangan, khususnya cipta kerja, banyak hak-hak buruh yang diamputasi oleh pemerintah.

“Contohnya gini. Terkait dengan hubungan kerja, di situ sangat mengkhawatirkan di Bali khususnya tidak ada pekerja permanen lagi. Jadi statusnya menjadi pekerja kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Ini kan menjadi masalah buat masyarakat Bali khususnya. Karena bagaimana pun kami melihat undang-undang Omnibus Law ini bertentangan dengan konsep Tri Hita Karana dalam ajaran Hindu kami,” paparnya.

Selanjutnya terkait jam kerja. Menurut Rai Budi, pekerja hanya bekerja 40 jam per minggu di peraturan sebelumnya. Namun dalam rancangan undang-undang Omnibus Law, jam kerjanya menjadi tidak terbatas. Tidak ada jam kerja lembur, hingga hak cuti yang dihilangkan. Termasuk juga hak akan pesangon bagi para pekerja.

“Ini sangat fatal apabila undang-undang Omnibus Law ini benar diwujudkan. Akan berdampak buruk bagi iklim ketenagakerjaan di Bali,” tegasnya.