TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Bali

WALHI Mewanti-wanti Lokasi Proyek Pusat Kebudayaan Bali Rawan Bencana

Bagaimana menurut semeton ini?

Rencana Struktur Ruang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkuna. (YouTube/Dimensi Ruang Gumi Bali)
Verified
Ayu Afria Ulita Ermalia

Denpasar, IDN Times – Pembahasan addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL- RPL) Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dinilai melanggar utusan Mahkamah Konstitusi.

Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Bali serius menanggapi persoalan ini. Ada apa sesungguhnya dengan proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali? Mengapa ada prosedur yang dianggap melanggar?

Baca Juga: 3 Fakta Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Diklaim Belum Ada di Dunia

1. Proyek Pusat Kebudayaan Bali kekurangan material dan mengandalkan tanah urug

Pertemuan pembahasan Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali pada Senin (24/1/2022). (Dok. IDN Times / WALHI)

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI, I Made Krisna Bokis Dinata, sempat mengecek lokasi bahan urugan yang akan ditaruh di seputar pesisir Pantai Tangtu. Pada dokumen Addendum tersebut dikatakan bahwa Proyek Pusat Kebudayaan Bali Terpadu kekurangan material urugan sebanyak 4,8 juta meter kubik. 

Pertemuan pembahasan Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali dilakukan pada Senin (24/1/2022) di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali. Dalam acara itu juga hadir Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, I Made Teja.

Selain itu, ada juga Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Ida Dayu Putri Ary ST Msi, Tim penyusun Addendum, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pemrakarsa proyek, PT. Pelindo III, Majelis Desa Adat (MDA), dan instansi terkait.

Sedangkan dari pihak WALHI Bali, hadir Manajer Advokasi dan Kampanye, Bokis, didampingi perwakilan Organisasi Gerakan Mahasiswa Frontier Bali, Daffa Wiraseno.

2. Proyek Pusat Kebudayaan Bali dipaksakan dibangun pada kawasan rawan bencana

Ilustrasi Gempa. (IDN Times/Aditya Pratama)

Bokis menyampaikan proyek Pusat Kebudayaan Bali tersebut merupakan proyek strategis dan berdampak luas. Seharusnya pembahasan tersebut ditunda karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/XVIII/2020, pada amar No. 7, disebutkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan.

“Kami meminta kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk menunda pembahasan Addendum Andal RKL-RPL Pusat Kebudayaan Bali karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa proyek Pusat Kebudayaan Bali Terpadu ini dipaksakan dibangun pada kawasan Rawan Bencana, wilayah dalam kawasan rawan gempa bumi tinggi. Potensi gempa bumi di kawasan tersebut memiliki intensitas VII-VIII MMI (Modified Mercally Intensity) dengan dampak berupa retakan tanah, peluluhan pada kawasan endapan alluvium (likuifaksi), longsoran pada daerah berlereng terjal, serta pergeseran tanah.

Topik:
proyek
pembangunan
provinsi
bali
Budaya
Rawan Bencana
WALHI
Update me
Berita Terkini Lainnya

CANSO Asia Pasifik 2023 Bahas Keselematan dalam Navigasi Penerbangan

Imigrasi Bantah Pernyataan WN Australia Mengaku Dipalak saat ke Bali

Hasil Forensik Anak Dibunuh Ayah di Denpasar, Ada Luka Jerat

Kader Golkar di Klungkung Berantem hingga Saling Lapor ke Kepolisian

Ayah di Denpasar Bunuh Putri Kandung hingga Kemudian Bunuh Diri

Karangasem-Klungkung Putus, Warga Terpaksa Bangun Jembatan Darurat

Terpeleset dari Lantai 2, Buruh Proyek di Badung Dilaporkan Tewas

Produk Tradisional Indonesia Bisa Menjadi Merek Internasional

Pemimpin Pasukan Marinir dari 25 Negara dalam PALS di Bali

Cuaca Buruk, Tabanan Catat 225 Titik Bencana