Kuasa Hukum HD Tanggapi Laporan Dugaan Menikah Tanpa Izin
Polresta Denpasar menyebut HD dan FTC masih berstatus DPO
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Masih ingat kasus dugaan pernikahan tanpa izin di Bali yang dilaporkan oleh seorang laki-laki berinisial F? Ia melaporkan Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial HD asal Jakarta Barat, dan Warga Negara Singapura berinsial FTC.
Kuasa Hukum terlapor (HD) dari Kartika Law Firm, Liliana Kartika, pada Senin (20/6/2022) mengirimkan hak jawab kepada IDN Times terkait hal itu. Pihaknya menjelaskan status perkawinan kliennya, HD, dan menyampaikan sejumlah fakta terkait pelapor. Berikut ini selengkapnya.
Baca Juga: Polisi Cari Pasangan WNI WNA atas Dugaan Menikah Tanpa Izin
1. Laporan 28 Maret 2021 dan Putusan Kasasi 19 Oktober 2021
Liliana dalam surat hak jawab tersebut menyatakan bahwa kliennya, HD, dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Kota Denpasar tanggal 28 Maret 2021 dengan Nomor: LP/252/III/2021/Bali/RestaDps. Berikut ini isi catatan proses perceraian antara F dan HD yang diungkapkan oleh Kuasa Hukum HD:
- Pada 14 Desember 2020, HD menerima putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan bukti surat Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.JKT,BRT
- Pada 5 April 2021 lalu, HD kembali menerima putusan perkara tingkat Banding dengan Nomor: 54/PDT/2021/PT.DKI
- Pada 19 Oktober 2021, HD menerima putusan perkara perceraian tingkat kasasi Nomor: 2824K/PDT/2021
- Pada 20 Januari 2022, perceraian telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.