TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Bali

Korban Anak Kekerasan Seksual Tidak Bisa Dinikahkan dengan Pelaku

Pemaksaan pernikahan akan memperparah kondisi korban

Ilustrasi kekerasan seksual terhadap perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)
Verified
Ayu Afria Ulita Ermalia

Badung, IDN Times - Belum lama ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pernikahan di Serang, Banten, antara korban kekerasan seksual yang merupakan anak difabel, dengan pelakunya. Peristiwa ini dinilai menunjukkan betapa lemahnya perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual, baik dari pihak keluarga maupun aparat penegak hukum.

Mengapa korban kekerasan seksual justru dinikahkan dengan pelaku? Tidakkah itu malah berbahaya untuk korban? 

Dosen Tetap Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara, Dr Ahmad Sofian SH MA, menanggapi persoalan tersebut dalam acara media briefing bertajuk Sejauhmana RUU TPKS Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual, yang digelar secara daring pada Rabu (19/1/2022).

Baca Juga: Apakah RUU TPKS Bisa Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual? 

Baca Juga: Bisakah Anak Korban Kekerasan Seksual Disebut Suka Sama Suka? 

1. Menikahkan korban anak dengan pelaku termasuk dalam kejahatan

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Sukma Shakti)

Menanggapi pertanyaan IDN Times terkait pernikahan korban anak dan pelaku kekerasan seksual, Ahmad Sofian mengungkapkan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak kejahatan. Seharusnya korban anak diberikan hak-haknya dan pelaku harus diberi penghukuman. Selain itu, pelaku juga harus memberikan restitusi terhadap dampak yang ditimbulkan atas kekerasan seksual yang dilakukannya terhadap korban.

“Karena anak yang menjadi korban itu harusnya dipenuhin hak-haknya ya. Dipenuhi hak-haknya, baik oleh negara, dalam hal ini Dinas Sosial, dan juga oleh pelaku dalam bentuk restitusi. Jadi ada rehabilitasi yang dilakukan oleh negara. Penghukuman atau tindakan lain kepada pelaku. Restitusi dibayarkan oleh pelaku jika timbul akibat misalnya hamil, gangguan jiwa, maupun kesehatan,” jelasnya.

2. Jika korban hamil hubungan dengan pelaku hanya keperdataan, bukan menghapuskan pidana

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Mardya Shakti)

Lalu bagaimana jika korban kekerasan pada anak berujung kehamilan? Menurutnya kalaupun akibat kekerasan seksual terhadap anak hingga berakibat kehamilan, maka hubungan antara korban dan pelaku hanya keperdataan dan pernikahan yang terjadi tidak bisa menghapuskan tindak pidananya.

Pernikahan antara korban anak kekerasan seksual dengan pelaku, ia tegaskan, hanya akan memperparah kondisi korban. Jalan terbaik penyelesaian kasus semacam ini bukan dengan menikahkan kedua belah pihak. Harusnya dengan memproses pelaku secara hukum yang berlaku dan memulihkan hak-hak korban.

“Jadi tindak pidananya tidak hapus. Karena ada di beberapa di wilayah tempat kita itu dinikahkan. Tapi saya menyatakan pernikahan itu akan memperparah kondisi korban,” tegasnya.

Namun menurutnya perlu digaris bawahi bahwa menikahkan korban yang suka sama suka itu lain halnya dengan menikahkan korban yang ada unsur kekerasan yang menimpa pada diri korban.

Topik:
kekerasan seksual
Give me Perspective
Pedoman Kekerasan Seksual
Berita Terkini Lainnya

40 Titik Fasilitas Pertanian Tabanan Rusak Akibat Hujan

Janin Ditemukan di Pantai Legian, Dikira Bangkai Tikus

Kakek 70 Tahun Lecehkan Anak SD di Karangasem

Potret Pantai Saba, Dipenuhi Gelondongan Sampah Kayu

PRIME-U Berganti Status, Semua Harus Periksa Data

STMIK Primakara Denpasar Resmi Punya 2 Fakultas

Membahayakan Penerbangan Bisa Terancam 15 Tahun Penjara

Lama Kosong, Posisi 4 Kepala Dinas Di Tabanan Terisi

Korps Marinir TNI AL Unjuk Kemampuan di Nusa Dua

Wisman ke Bali Akan Dipungut Biaya Perlindungan Kebudayaan