Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Denpasar, IDN Times - Mahasiswa di Bali mengadakan aksi penolakan kenaikan harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Terlihat ada 20 orang dari Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bali yang mengikuti aksi demo tersebut. Mereka mulai beraksi pada Senin (11/4/2022) pukul 15.00 Wita, dari Lapangan Timur Renon menuju ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, dan depan Kantor Gubernur Bali, di Denpasar.
Baca Juga: Diancam dan Diperkosa Ayah Tiri, Anak di Klungkung Trauma Berat
1. Mahasiswa sampaikan sejumlah tuntutan dan membawa poster
Aksi demo yang dilakukan oleh Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bali. (IDN Times/Ayu Afria) Puluhan mahasiswa tersebut melakukan demo menggunakan truk dan membawa poster dengan berbagai tulisan tuntutan. Mereka memulai aksi dari Lapangan Timur Renon menuju ke depan Monumen Bajra Sandhi, dan berakhir di Kantor DPRD Provinsi Bali.
Berikut sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan dalam tulisan di poster:
- Segera turunkan harga BBM pertamax
- Tuntaskan kasus kelangkaan solar
- Kendalikan harga kebutuhan pokok
- Tolak kenaikan tarif tol dan PPN
- Pemerintah harus berbenah atau punah wujudkan pasal UUD 33 1945
- Wujudkan pasal 33 UUD 1945
- Pecat menteri bicara isu tunda pemilu dan tiga periode
2. Akan ada aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi
Aksi demo yang dilakukan oleh Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bali. (IDN Times/Ayu Afria) Menurut keterangan Sekretaris LMND Eksekutif Bali, Gusti Ngurah Putra Ari, aksi hari ini mengusung sejumlah tuntutan terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, dan PPN. Khususnya saat ini dalam kondisi masyarakat di Bali yang terdampak oleh COVID-19, sehingga aturan tersebut dinilai memberatkan masyarakat.
Pihaknya menegaskan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka akan ada aksi-aksi lanjutan yang mereka lakukan.
"Dua puluh orang (demonstrasi) sebagai aksi awal. Mungkin esok hari bisa lebih," terangnya.
3. Perlu sanksi teguran hingga pemecatan Menteri
Aksi demo yang dilakukan oleh Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bali. (IDN Times / Ayu Afria) Sementara itu, peserta aksi, Made Witra Pratistita, juga menyinggung soal penundaan pemilu dan jabatan tiga periode. Menurutnya, seharusnya Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan edukasi kepada para pendukungnya atas ketentuan periode jabatan seorang presiden.
"Masih belum banyak yang paham tentang konstitusi UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden yang dua periode," ungkapnya.
Pihaknya juga menyuarakan agar Jokowi mengevaluasi para menterinya. Bahkan sampai pada sanksi teguran hingga pemecatan. Ia menekankan, teguran ini menjadi penting untuk mendorong para menteri tersebut tetap peka terhadap situasi masyarakat.
