Data Nakes Penerima Vaksin Simpang Siur, Ombudsman Bali: Clearkan
Sisa vaksin COVID-19 di Bali hanya 880 vial
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Perbedaan data tenaga kesehatan (nakes) di Provinsi Bali menjadi kendala dalam proses vaksinasi. Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menyoroti soal simpang siur data nakes ini, baik pada data yang riil maupun yang ada di aplikasi.
Persoalan tersebut dinilai pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan publik dan munculnya anggapan bahwa vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali tidak lancar. Umar Ibnu Alkhatab meminta agar pihak terkait untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan ini sehingga penyampaian data vaksinasi tahap kedua nantinya bisa lebih baik.
“Soal data saya kira perlu segera di-clear-kan ya. Tidak saja diperbaiki, tetapi juga kemudian di-update secara luas sehingga publik tidak mengalami kebingunan ya terkait jumlah vaksinasi yang sudah dilaksanakan,” tegasnya.
Kesimpangsiuran data ini diakui oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat menghadiri acara presentasi hasil monitoring vaksinasi COVID-19 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali pada Senin (8/2/2021) siang.
Baca Juga: Disalip Kabupaten Lain, Capaian Vaksinasi Nakes di Denpasar Terendah
Baca Juga: Dalam Dua Hari Denpasar Genjot Vaksinasi COVID-19 untuk 3.000 Nakes
1. Capaian vaksinasi di Provinsi Bali 64,5 persen
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ni Wayan Murdani, menyampaikan bahwa dari sasaran 41.895 tenaga kesehatan di seluruh Provinsi Bali, yang telah teregistrasi di Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sebanyak 41.782 orang. Dari jumlah nakes tersebut yang telah divaksinasi tahap pertama sebanyak 26.930 orang dengan capaian 64,5 persen.
“Jadi yang ditahap dua sudah 4.620. Itu dengan 11,1 persen. Jadi memang ada perbedaan data terkait data KPCPEN dengan data riil di teman-teman. Itu mungkin jadi PR kami juga,” jelasnya.
Ni Wayan Murdani mengungkapkan sejauh ini kendala yang dihadapi adalah perbedaan data sasaran dari KPCPEN dengan data riil di lapangan. Perbedaan data ini karena adanya Sistem Elektronik Pencataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (EPSDMK) yang kemungkinan selalu berubah dan setiap saat di-update.
“Itu yang perlu kami validkan lagi,” jelasnya.