TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Gubernur Bali Sebut Peraturan Menteri Soal PPDB Zonasi Gagal & Blunder

Kamu sependapat gak sama Gubernur Bali ini?

IDN Times/Imam Rosidin
Verified
Imam Rosidin

Denpasar, IDN Times - Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyebut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui zonasi jarak dinilai gagal total. Pasalnya, kuota 90 persen untuk zonasi jarak meninggalkan sejumlah persoalan.

Baca Juga: Disdikpora Denpasar Nilai PPDB Bermasalah Karena Minimnya Kursi SMP

1. Zonasi 90 persen terlalu banyak

IDN Times/Imam Rosidin

Koster menjelaskan, sumber persoalan dalam PPDB 2019 adalah kuota untuk jalur zonasi yang terlalu banyak sampai 90 persen. Menurutnya, sistem tersebut mengorbankan hak pelayanan peserta didik atau siswa. Juga mengganggu sistem keseluruhan pendidikan yang tujuannya untuk membangun mutu.

"Saya harus mengatakan sumber persoalan ini adalah di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak saja mengorbankan hak pelayanan peserta didik. Tapi juga mengganggu sistem penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam konteks untuk membangun mutu pendidikan," kata dia di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Rabu (10/7).

2. PPDB zonasi jarak sangat tidak adil, apalagi tidak mempertimbangkan nilai ujian

IDN Times/Imam Rosidin

Ke depan, Koster akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pelaksanaan PPDB 2020. Ia menilai zonasi jarak yang tanpa mempertimbangkan Nilai Ujian Nasional (NUN) atau nilai ujian sangat tidak adil. Menurutnya, tidak semua kecamatan di Provinsi Bali memiliki sekolah negeri. Jadi, anak yang tinggal di kecamatan yang belum ada sekolahnya merasa tidak adil.

"Maka ke depan, tahun yang akan datang saya akan menerbitkan Pergub tersendiri dan tak sepenuhnya mengikuti peraturan menteri. Karena peraturan itu betul-betul menimbulkan masalah," ujarnya.

3. Peraturan yang dibuat bikin blunder dan malu

IDN Times/Imam Rosidin

Ia melanjutkan, sebuah peraturan seharusnya bisa menjamin dan menyelesaikan masalah. Bukan justru menimbulkan masalah.

"Ini peraturan bikin blunder menurut saya dan bikin malu sampai harus ditangani Presiden. Menurut saya ini adalah peraturan gagal total yang tidak menyelesaikan masalah dan justru menimbulkan masalah. Saya sebagai Kepada Daerah di Bali tak akan menjalankan cara-cara seperti itu," lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Dijadwalkan Buka Kongres PDIP di Bali

Topik:
PPDB
I Wayan Koster
denpasar
bali
Berita Terkini Lainnya

Kadek Diana Bakal Maju ke DPRD Bali dari Partai Lain

Gubernur Ungkap Investor yang Berminat Bantu Pusat Kebudayaan di Bali

Tebing Pura Batu Bolong Retak, Panjangnya Capai 20 Meter

Pemkot Denpasar Gelar Pasar Murah Jelang Galungan dan Kuningan 

Dua Tahanan Pembuang Bayi di Denpasar Dinikahkan 

40 Titik Fasilitas Pertanian Tabanan Rusak Akibat Hujan

Janin Ditemukan di Pantai Legian, Dikira Bangkai Tikus

Kakek 70 Tahun Lecehkan Anak SD di Karangasem

Potret Pantai Saba, Dipenuhi Gelondongan Sampah Kayu

PRIME-U Berganti Status, Semua Harus Periksa Data