3 Bulan Tak Bisa Bayar Jaspel Pegawai, RSUD Klungkung Pinjam dana
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. (Dok.IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Klungkung, IDN Times - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung menunggak pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) pegawainya selama tiga bulan, dengan nilai mencapai Rp6 miliar. RSUD Klungkung tidak memiliki cukup uang, karena pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kerap terlambat. Untuk mengatasi masalah ini, RSUD Klungkung berencana meminjam dana talangan dengan jaminan klaim BPJS.
1. Penghasilan pegawai RSUD Klungkung lebih besar dari klaim BPJS Kesehatan
Ilustrasi (IDN Times/Mela Hapsari)Dirut RSUD Klungkung, dr I Nyoman Kesuma, menjelaskan pihaknya mengakui sudah tiga bulan tidak membayar jaspel pegawainya. Hal ini karena RSUD Klungkung tidak memiliki cukup uang, setelah klaim BPJS telat dibayarkan.
"Penghasilan kami sebenarnya paling besar dari klaim BPJS. Namun ternyata klaimnya itu kerap terlambat. Sehingga kami belum bisa bagikan jaspel itu," ujar dr I Nyoman Kesuma, Senin (3/2).
Jaspel yang belum dibayarkan ke petugas medis yakni mulai bulan Oktober, November, dan Desember. Jumlahnya mencapai Rp6 miliar. Sementara klaim dari BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan, maupun yang masih dalam proses sampai bulan Januari sekitar Rp12 miliar.
2. Dirut RSUD Klungkung mendatangi Bupati Klungkung untuk mencari solusi
tempoKondisi ini membuat dr I Nyoman Kesuma melakukan pertemuan khusus dengan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung I Putu Gede Winastra, Minggu (2/2) lalu. Dari pertemuan itu, Bupati Suwirta memerintahkan RSUD Klungkung untuk meminjam dana talangan, dengan jaminan klaim BPJS Kesehatan.
"Kami bekerja sama dengan bank. Kami pinjam dulu dana talangan untuk bayar jaspel, dengan jaminan klaim yang belum dibayarkan BPJS," tegas dr Kesuma.
Dengan demikian, pihaknya memastikan jaspel pegawai RSUD Klungkung akan segera dibayarkan.
3. BPJS Kesehatan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memanfaatkan mekanisme Supply Chain Financing (SCF)
Memakai udeng: Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. (Dok.IDN Times/Istimewa)Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bali Timur, Endang Triana Simanjuntak, menjelaskan kondisi BPJS Kesehatan saat ini mengalami keterlambatan pembayaran klaim. Hal ini sudah diinformasikan sebelumnya, dan BPJS Kesehatan memberikan solusi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memanfaatkan mekanisme Supply Chain Financing (SCF).
"Solusi yang ditawarkan yaitu dengan mekanisme SCF. Kami berharap RSUD dapat menggunakan mekanisme SCF tersebut, seperti RSUD di beberapa daerah yang lain. Kami siap sepenuhnya membantu proses penyiapan administrasi SCF tersebut," ungkap Triana Simanjuntak.
Baca Juga: Cara Mendaftar BPJS Kesehatan via Online dan Offline
