Pelaku UMKM Tabanan Dukung UU Cipta Kerja, Perizinannya Jadi Sederhana

Seorang pekerja swasta asal Tabanan, Sinta, mengatakan selama ini hanya tahu UU Ciptaker melalui pemberitaan media. Termasuk setelah pengesahan UU tersebut, Sinta hanya bisa pasrah dan lebih fokus bekerja.

"Sekilas saja dengarnya. Seperti tidak ada pegawai tetap nantinya, atau pesangon dikurangi. Terima-terima sajalah. Saat pandemik seperti sekarang masih bisa bekerja sudah bersyukur. Saya juga sudah pegawai tetap jadi tidak terlalu masalah," ujarnya, Rabu (4/11/2020).

Hal yang sama dipaparkan oleh Sayu Putu Okta, karyawan perusahaan swasta di bidang pembibitan. Ia mengaku tidak membaca sama sekali isi UU Ciptaker. Sebab ia bekerja dan tidak mempermasalahkannya.

"Selama saya bekerja soalnya tidak ada masalah. Jadi tidak terlalu tahu detail UU Cipta Kerja. Paling cuma tahu dari berita saja," katanya.

Meski demikian, baik Sinta dan Sayu, sebenarnya ada keinginan untuk mengetahui detail isi UU Ciptaker. "Sampai sekarang sih belum baca detailnya. Ingin cari tahu saat luang," ungkap Sayu.

Tetapi sejauh ini, yang Sayu ketahui informasinya dari media massa, UU Ciptaker mengatur soal kemudahan investasi yang bisa membuka lapangan kerja.

"Kalau soal ini saya setuju. Sebab, jika membantu membuka lapangan kerja dan menambah investasi negara tidak masalah."

Pelaku UMKM di Tabanan yaitu pemilik usaha Padma Medikal Husada (Padma Herbal), Bagus Arya Kusuma, mengaku UU Ciptaker baik bagi perkembangan UMKM. Terutama dalam hal penyederhanaan perizinan.

"UU Cipta kerja bagi pelaku UMKM seperti saya sangat membantu dalam hal penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum," jelasnya.

Selama berkecimpung di dunia UMKM, masalah perizinan dan pemasaran jadi permasalahan mendasar yang menghalangi kemajuan usahanya.

"Sekarang memang sudah ada sistem OSS (Online Single Submission) dalam perizinan.  Sudah lebih efisien, tapi masih ada kendala, di mana masih sering tidak nyambung antara OSS dengan Dinas atau Departemen terkait. Sehingga merugikan pengusaha. Data di OSS sudah masuk, tetapi di dinas terkait belum masuk. Sehingga menghambat pengurusan langkah selanjutnya."

Sementara dari sisi pemasaran UMKM, lanjut Arya, sebenarnya sudah ada aturan mengenai kewajiban menerima atau menggunakan produk lokal bagi retail. Tetapi kenyataannya, hal itu masih sulit diterapkan, karena masih ada retail yang tidak mau menerima produk lokal. ia menilai, dengan adanya UU Ciptaker diharapkan bisa memecahkan permasalah itu.

Ia juga menilai, pekerja yang menolak UU Ciptaker adalah hak mereka.

"Ada jalur yg bisa ditempuh kalau mau menolak misal melalui MK (Mahkamah Konsitusi). Tetapi menurut saya, UU ini sudah bagus karena mempertimbangkan berbagai aspek. Termasuk mengurangi jumlah pengangguran karena kemudahan tumbuhnya usaha-usaha baru yang menyerap tenaga kerja."