Kalahkan PKN STAN, Unpad Melaju ke Final Liga Debat Mahasiswa 2026

Perdebatan hari ini dipandu oleh Editor IDN Times Sumatra Selatan, Hafidz Trijatnika, dengan mosi "Pemerintah Terlalu Campur Tangan atau Lepas Tangan dalam Pengembangan Industri Kreatif?"

Unpad sebagai Tim Pro beranggotakan Pembicara Pertama sekaligus Ketua, Ayub Amir Muslim; Pembicara Kedua, Chelsia Arvianda; dan Pembicara Ketiga, Muhammad Naufal.

Sementara itu, PKN STAN sebagai tim kontra hadir dengan formasi Pembicara Pertama, Radhitiya Wicaksana sekaligus Ketua Tim; Zalfa Aura Tsabita sebagai Pembicara Kedua; dan Pembicara Ketiga yakni Rizky Hidayat.

Kedua tim mengusung argumen dilengkapi data dan contoh kasus dari dalam maupun luar negeri. Kedua tim juga berusaha maksimal menjawab setiap pertanyaan dari panelis Purna Cipta dan Prof Rosdiana Sijabat.

Prof Rosdiana menanyakan soal penjelasan bagaimana tangan tak terlihat (invisible hand) bisa bekerja untuk industri kreatif Indonesia kepada Tim PKN STAN. Sementara, kepada Tim Unpad, ia meminta peserta memberikan contoh nyata kegagalan pasar yang terjadi dan bagaimana peran Pemerintah Indonesia.

Pembicara Pertama sekaligus Ketua Tim Unpad, Ayub Amir Muslim, mengawali penjabaran mosi sebagai tim pro. Menurut Ayub, tanpa peran negara sebagai pengontrol dan fasilitator, industri kreatif perlahan lemah dan tersingkir.

“Intervensi ketat hukum kekayaan intelektual, perbankan, perlindungan pekerja. Bukan campur tangan berlebihan dan bukan lepas tangan,” tegas Ayub.

Pembicara Kedua Unpad, Chelsia Arvianda, menyambung pernyataan Ayub, bahwa industri kreatif juga bergantung pada stabilitas akses internet dan modal. Sehingga, pemerintah berperan dalam pemerataan akses internet untuk kemudahan pengembangan industri kreatif. Ia juga menyampaikan bahwa negara dapat sebagai titik tengah menjaga industri kreatif dari derasnya arus mekanisme pasar, dalam hal ini Korea Selatan dijadikan sebagai contoh implementasi yang baik.

“Mengambil contoh Korea Selatan sebagai negara dengan kemajuan industri kreatif kuat yang tetap membutuhkan pemerintah dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar,” kata Chelsia.

Sementara, Muhammad Naufal sebagai Pembicara Ketiga Tim Unpad, menguatkan argumentasi bahwa negara dalam industri kreatif bukanlah investor, melainkan fasilitator. Baginya, negara yang gagal membersamai industri kreatif ketika berspekulasi sebagai investor. 

“Membedakan negara, bukan sebagai investor tapi fasilitator,” tegasnya.

Melawan gagasan tim pro, PKN STAN sebagai tim kontra menggunakan analogi pertandingan sepak bola, bahwa pemerintah berperan sebagai wasit. Sehingga, dalam pengembangan industri kreatif, pemerintah tidak dapat mengintervensi dengan pemberian pendanaan berdasarkan kedekatan politik maupun sejenisnya.

Pembicara Pertama sekaligus Ketua Tim PKN STAN, Radhitiya Wicaksana, menjelaskan negara menjaga lapangan industri kreatif, bukan menentukan kemenangannya atau hasilnya. Ia menawarkan solusi bahwa investor yang lebih layak menentukan pendanaan industri kreatif. 

“Solusi kami, perbaiki hak kekayaan intelektual (HKI), kontrak kerjanya, dan biarkan investor menilai yang layak didanai,” ujar Radhitiya.

Pembicara Kedua PKN STAN, Zalfa Aura Tsabita, menguatkan argumentasi dengan berangkat dari logika bahwa peran pemerintah akan menyebabkan ketergantungan pada industri kreatif.

“Ketika pemerintah terlalu campur tangan, maka muncul moral hazard, yang tumbuh bukan daya saing tapi ketergantungan, yang disuapi mati, yang mandiri justru hidup,” papar Zalfa.

Pembicara Ketiga PKN STAN, Rizky Hidayat, semakin menguatkan argumentasi rekannya dengan mengatakan, “Campur tangan pemerintah menciptakan kemandirian semu dan tidak sustain.”