Data Pemilih Tabanan Disorot, Akta Kematian Jadi Tantangan

Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Ketut Narta, menyoroti persoalan administrasi kependudukan, khususnya data pemilih TMS (tidak memenuhi syarat) karena meninggal dunia, yang belum seluruhnya didukung akta kematian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara data kependudukan dengan data pemilih dalam proses sinkronisasi.

Menurut Narta, data penduduk dan data pemilih memiliki karakteristik serta mekanisme pemutakhiran yang berbeda. Sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.

“Masih ditemukan pemilih TMS karena meninggal dunia, tetapi belum memiliki akta kematian. Ini menjadi perhatian bersama agar sinkronisasi data antara administrasi kependudukan dan data pemilih semakin optimal,” kata Narta, Selasa (29/9/2026).

Narta juga menekankan pentingnya peran partai politik (parpol) dalam PDPB. Menurutnya, partai politik bukan sebagai undangan, melainkan sebagai peserta pleno yang memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas daftar pemilih sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017.

Ia mendorong agar parpol lebih aktif memberikan data pembanding dan masukan dari tingkat akar rumput, terkait pemilih baru, pindah domisili, maupun pemilih TMS. Keterlibatan aktif parpol dinilai akan memperkuat akurasi data.

"Parpol adalah mitra strategis. Mereka yang paling mengetahui kondisi riil pemilih di lapangan. Kami berharap parpol tidak hanya hadir secara pasif, tetapi juga aktif memberikan saran perbaikan demi DPT yang berkualitas," tegas Narta.

Bawaslu Tabanan juga mendorong adanya inovasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan, khususnya pengurusan akta kematian. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian dinilai perlu dijawab melalui sosialisasi yang lebih efektif mengenai teknis dan mekanisme pengurusan dokumen tersebut.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, Ni Putu Ayu Winariati, menyampaikan bahwa sejumlah saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu kepada KPU telah ditindaklanjuti.

“Uji petik kami lakukan dengan metode list to people dan people to list. Metode ini menjadi bagian dari strategi pengawasan untuk mengoptimalkan pencermatan data sekaligus memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.

Ia berharap soliditas antara penyelenggara pemilu dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga proses pemutakhiran mampu menghasilkan data pemilih yang semakin presisi untuk menghadapi pemilu mendatang.