Klungkung, IDN Times - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, memanggil tujuh pegawai kontrak Dinas Perhubungan (Dishub) yang malas bekerja. Mereka ketahuan libur tanpa keterangan puluhan kali selama satu tahun. Bahkan ada pegawai yang sampai absen 94 kali tanpa keterangan.
Ke mana mereka?
Dari tujuh pegawai Dishub itu, ada satu orang bernama Bagus Erawan asal Nusa Penida. Pegawai yang bertugas sebagai tukang kebun itu tidak masuk kerja tanpa keterangan sebanyak 94 kali. Di hadapan Bupati Suwirta, ia mengaku tidak masuk kerja karena trip ke Australia selama sebulan.
"Saya akui kesalahan saya. Kalau mau kontrak saya diputus, saya juga akan tanggung jawab," jelasnya di hadapan Suwirta.
Selain itu, pegawai lainnya yang puluhan kali tidak masuk kerja tanpa keterangan beralasan menjadi pengurus adat di desanya.
Awalnya Suwirta bersikeras akan memutus kontrak seluruh pegawai tersebut. Namun setelah mendengarkan permintaan para pegawai itu, Suwirta mengurungkan niatnya. Namun ia memberikan peringatan keras. Siapa saja yang nanti tidak masuk kerja tiga kali berturut-turut tanpa keterangan, akan langsung diputus kontraknya.
"Ini berlaku ke semua pegawai. Jangan main-main dengan kedisiplinan," tegas Suwirta, Kamis (7/2).
Suwirta juga menyoroti sistem absen di Kantor Dishub yang masih manual. Padahal sejak beberapa waktu lalu, Pemkab sudah menyediakan mesin absen sidik jari dan wajah di seluruh instansi.
"Ini apa yang terjadi. Sudah ada absen wajah kok malah pakai manual. Saya minta evaluasi ini, jangan sampai ada pembiaran. Apa Kadisnya tidak pernah ngecek pegawainya ke kantor?" terang Suwirta.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Klungkung, I Nyoman Sucitra, menjelaskan hal itu terjadi (Absen manual) karena absensi wajah dan sidik jari di Kantor Dishub rusak semenjak setahun lalu. Namun kini, alat absensinya sudah beli yang baru dan beroperasi Jumat (8/2).
Pasca pegawai kontraknya dipanggil bupati, ia akan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Ini berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya tujuh orang yang dipanggil tersebut.
"Sesuai arahan bupati, sudah disampaikan jika pegawai kontrak absen tanpa keterangan tiga hari berturut-turut, nanti sanksi dari bupati adalah pemutusan kontrak kerja," jelas Sucitra.
selain itu pihaknya juga sudah memerintahkan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kepegawaian serta beberapa pejabat lainnya supaya melakukan pembinaan ke Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pelabuhan.
"Sementara ini semua sudah bekerja dengan baik, dan kami akan pantau terus," terangnya.