Tabanan, IDN Times- Untuk mendorong masyarakat Tabanan agar lebih patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabanan memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB-P2 selama tahun 2023.
Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap jumlah tunggakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Tabanan yang mencapai Rp70 miliar.
Menurut data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan tunggakan pajak PBB-P2 saat ini mencapai Rp70 miliar, yang terakumulasi sejak tahun 1994 hingga 2022.
Kepala Bakeuda Tabanan, I Wayan Kotio, mengatakan dengan penghapusan denda ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat.
"Selain kebijakan penghapusan denda, pemerintah juga melaksanakan program rutin bernama Gebyar PBB untuk memberikan semangat kepada wajib pajak. Dalam program ini, wajib pajak diberikan reward dan penghargaan. Biasanya, Gebyar PBB diselenggarakan menjelang hari ulang tahun kota Tabanan," ujarnya, Jumat (9/6/2023).
Menurut Kotio, kebijakan penghapusan denda ini berlaku dari Januari hingga Desember 2023. "Meskipun denda dihapuskan, tetapi kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini karena kebijakan serupa mungkin tidak diberlakukan pada tahun 2024," ujarnya.
Ia melanjutkan kebijakan penghapusan denda ini juga diambil sebagai respons atas kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Menurut Kotio sesuai dengan Undang-Undang yang juga diatur di dalam Perda, denda telat bayar PBB-P2 ditetapkan Pemerintah sebesar 2% per bulan
Misalkan PBB-P2 untuk rumah sebesar Rp500.000, maka denda pajak PBB-P2 menjadi 2% x Rp500.000, yaitu sebesar Rp10.000. Mungkin nominal dendanya terasa kecil jika hanya telat sebulan. Tapi bisa dibayangkan kalau terlambat membayar satu tahun bahkan sampai puluhan tahun. Jumlah denda telat bayar PBB-P2 sebesar Rp500 ribu selama setahun saja sudah menjadi Rp120.000.
Olehkarenanya dengan adanya kebijakan penghapusan denda ini lumayan meringankan bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak.