Seni Simbol Perlawanan Berdenyut di Catur Muka

Ada juga massa aksi yang memegang poster bertuliskan berbagai kritik atas situasi negara. Mereka juga mengacungkan simbol tiga jari. Sesekali pengunjung Lapangan Puputan Badung, pengendara roda dua dan empat yang melintasi area Catur Muka, membalas dengan simbol yang sama, tiga jari.

Mahasiswa di Bali, Yocin, mengaku telah 10-11 kali mengikuti Aksi Kamisan. Meskipun sempat vakum tahun lalu, tapi Yocin mengingat tahun ini Aksi Kamisan di Bali terasa lebih ramai.

“Dari aku sendiri ini terasa lebih ramai karena di tahun 2024-2025 itu kita di depan lapangan Puputan Niti Mandala Renon, massanya bisa dihitung jari 5 sampai 10 orang,” kenang Yocin.

Akhir 2025 hingga saat ini, gejolak semakin terasa. Berbagai hal yang terjadi, bagi Yocin telah merusak kehidupan warga dan makhluk hidup. Kesadaran untuk bergerak bersama mulai tumbuh. 

Yocin berharap pemerintah sebagai pemegang kebijakan lebih mendengarkan aspirasi warga dalam membuat kebijakan. Ia kecewa ada banyak program bermasalah lolos begitu saja dan minim evaluasi.

“Karena kita lihat sekarang banyak sekali ada masalah, kebakaran hutan, MBG, dan segala macamnya. Pemerintah lebih progresif lah melakukan pembaharuan terhadap negara yang dipimpin mereka. Nyatanya di zaman sekarang rezim ini pemerintahnya malah tone deaf,” jelasnya.

Bagi Yocin, ketidakmampuan pemerintah tersebut melahirkan solidaritas warga. Gerakan warga jaga warga pun juga tumbuh sebagai perlawanan. 

“Makanya di warga ada istilah namanya warga bantu warga, karena kita tidak bisa mengharapkan pemerintah itu sendiri untuk membantu kita,” kata dia.

Sementara itu, Perwakilan Aksi Kamisan Bali, Gerald, membacakan poin-poin pernyataan sikap. Ada tujuh poin tuntutan baik berskala nasional maupun daerah Bali.

“Satu, mengultimatum Pemerintah Daerah Bali untuk segera menetapkan Upah Minimum Provinsi Bali berbasis KHL dengan UMP di angka Rp5,2 juta,” ujar Gerald membacakan poin pertama pernyataan sikap.

Massa Aksi Kamisan Bali juga mendesak penetapan status bencana nasional pada karhutla dan berbagai bencana ekologis lainnya.

Tuntutan berikutnya yaitu biaya pendidikan agar diturunkan dan akses pemerataan terhadap layanan kepada warga. Menghentikan kriminalisasi dan menjamin kebebasan berekspresi. Hentikan segala bentuk monopoli politik dan dominasi TNI Polri dalam ruang sipil.

Mereka juga menuntut pemerintah di Bali untuk membentuk dan mengesahkan peraturan daerah untuk melindungi pekerja perikanan, serta menuntut penghentian alih fungsi lahan di Bali.