RAPBD Bali 2020 Dirancang Defisit Anggaran Rp556,3 Miliar Lebih

Dalam sambutannya, Koster menyebutkan postur APBD baik dari segi pendapatan maupun belanja, harus dievaluasi. Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Skema dan kebijakan yang dirancang harus jelas, terukur, cermat dan ada kepastian bisa dijalankan.

"Penggunaan anggaran harus mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan pembangunan. Setiap Rupiah yang dikeluarkan dapat menjawab persoalan masyarakat. Untuk itu postur anggaran harus benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali ini menyampaikan, untuk pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp5,3 triliun lebih dalam RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,8 triliun lebih, dan defisit anggaran direncanakan sebesar Rp556,3 miliar lebih atau 10,47 persen.

Defisit ini akan dibiayai dari pembiayaan daerah, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2019 sebesar Rp596,3 miliar lebih.

"Prioritas anggaran fokus pada pelaksanan program. Anggaran fokus pada kepentingan substansial yang manfaatnya dirasakan masyarakat, mengingat pendapatan terbatas jadi kita harus selektif menyusun program agar bisa menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat," tuturnya.

Sidang paripurna ini turut dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali ini. Di hadapan mereka, Koster juga menyampaikan penjelasan terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.