Denpasar, IDN Times – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK menyerahkan 1.626 meter kubik kayu sitaan kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencananya kayu sitaan itu akan digunakan untuk Penataan Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.
Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai menjadi satu di antara beberapa lokasi kunjungan Kepala Negara dan delegasi saat penyelenggaraan KTT G-20 di Bali nantinya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani, melalui rilis tertulisnya, pada Rabu (17/8/2022), menyampaikan bahwa ada tiga jenis kayu yang diserahkan, di antaranya jenis Ulin, Merbau, dan kelompok Meranti. Jenis kayu ini merupakan hasil sitaan Ditjen Gakkum KLHK hasil operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakkum KLHK.
“Kayu sitaan ini telah berstatus in kracht dan dirampas untuk negara sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/Pmk.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi,” jelas Rasio Ridho Sani.
Setelah mendapat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari rampasan negara dan persetujuan alih status penggunaan BMN kepada Kementerian PUPR dari Menteri Keuangan, lalu Sebanyak 1.626 meter kubik kayu sitaan tersebut digunakan untuk Penataan Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.
“Berita Acara Alih Status Penggunaan BMN yang Berasal dari Barang Berupa Kayu telah dibuat antara Balai Gakkum LHK wilayah Kalimantan dan Balai Gakkum LHK wilayah Sulawesi dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bali-Kementerian PUPR,” jelas Rasio Ridho Sani.
Menurutnya proses alih status penggunaan BMN kayu ini merupakan hasil kerja sama antara Balai Gakkum KLHK wilayah Kalimantan, Kejaksaan Negeri Samarinda, Kanwil DJKN Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Selain itu juga dengan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Makasar, dan KPKNL Makassar dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kayu sitaan tersebut merupakan hasil Operasi Penegakan Hukum LHK di Kalimantan Timur dan operasi penegakan hukum Satgas KLHK di Sulawesi Selatan pada tahun 2019.
Sebanyak 1.219 meter kubik kayu sitaan hasil operasi penegakan hukum di Kalimantan Timur dalam perkara itu dengan menyeret 6 tersangka. Para pelaku di antaranya dari UD Hamka, UD Furqon, UD SER, CV Mitra Makmur, CV BM 777, dan Ahmad Sokheh.
Sedangkan 407 meter kubik kayu sitaan hasil operasi penegakan hukum di Sulawesi Selatan menyeret 4 orang tersangka. Masing-masing Daniel Garden, Dedi Tendean, Thonny Sahetappy, dan Budi Antoro.
“Seluruh perkara tersebut telah in kracht. Pelaku telah divonis pidana penjara dan denda pidana. Barang bukti kayu dirampas untuk negara,” jelasnya.