Bali Barat Jadi KEK, KPA Bali Ingatkan Kasus Konflik Agraria

23 Sep 2026, 07:17 WIB

Kota Denpasar

2 min read

Intinya Sih

Gubernur Bali Wayan Koster merencanakan pusat ekonomi baru di Bali Barat, mencakup Desa Sumberklampok dan Pemuteran, sebagai kawasan ekonomi khusus bersama pemerintah pusat dan daerah.
KPA Bali sedang memetakan proyek strategis nasional, KEK, dan konflik agraria; lembaga ini mencatat tujuh proyek PSN/KEK serta 10 titik konflik agraria di Bali.
Desa Sumberklampok masih menghadapi konflik agraria puluhan tahun, dengan warga Eks Timtim menuntut hak atas lahan pertanian meski telah memperoleh hak rumah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times - Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan bahwa akan membangun pusat ekonomi baru di kawasan Bali Barat. Kawasan itu berada di Desa Sumberklampok dan Desa Pemuteran. Kedua desa ini berada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Koster menjelaskan lahan di kawasan tersebut akan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK), yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat di Buleleng.

“Kita akan mengembangkan pusat-pusat pengembangan ekonomi baru di Bali Barat, Buleleng dan Jembrana,” kata Koster di Gedung DPRD Bali Senin (21/9/2026).

Menurutnya pembangunan kawasan ekonomi di area tersebut membuat aset pemerintah bekerja. “Sehingga dengan demikian, aset kita ini bekerja dan nyaman berkesinambungan,” imbuhnya.

KPA Bali memetakan PSN, KEK, dan konflik agraria di Bali
Koordinator Wilayah KPA Bali, Ni Made Indrawati. (IDN Times/Yuko Utami)
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Bali memetakan konflik agraria dan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di Bali. Koordinator Wilayah KPA Bali, Ni Made Indrawati mengatakan pihaknya tengah memetakan proyek-proyek tersebut.
“Tahu (ada rencana pembangunan pusat ekonomi baru Bali Barat). Kita sedang pemetaan PSN dan KEK,” jelas Indrawati kepada IDN Times pada Selasa (22/9/2026).
Pendataan KPA Wilayah Bali ada tujuh proyek PSN dan KEK tersebar di Bali. Sementara itu, ada 10 titik konflik agraria yang menjadi fokus penanganan.
Desa Sumberklampok masih dibayangi konflik agraria
Poster seruan musyawarah Hari Tani Nasional. (IDN Times/Yuko Utami)
Indrawati menjelaskan pihaknya hanya sempat mendengar soal rencana pembangunan bandara di Bali Utara. Lokasinya pun masih belum pasti, antara di Sumberkima, Pejarakan, atau Pemuteran. “Itu ketiga-tiganya lokasi prioritas KPA untuk diselesaikan (konflik agraria),” imbuh Indrawati.
Dari 10 lokasi kasus konflik agraria yang ditangani KPA Wilayah Bali, Desa Sumberklampok adalah konflik agraria terpanjang. Selama puluhan tahun Warga Eks Timtim menempati Desa Sumberklampok tanpa kepemilikan lahan. Meskipun saat ini telah mendapatkan hak atas tanah rumah yang ditempati, warga tetap menagih hak atas lahan pertanian.
Sebelumnya, Indrawati sempat mengingatkan agar warga yang mungkin berada di sekitar proyek memperhatikan beberapa hal. Termasuk dampak pembangunan terhadap keberlangsungan hidup mereka.
“Kembali lagi rakyat setempat. Harus memahami dampak daripada pembangunan itu sendiri,” tegas Indrawati.