Pemkab Tabanan Harap Gaji PPPK Seluruhnya Diambil Alih Pusat
- Pemerintah pusat berencana mengambil alih gaji PPPK paruh waktu mulai Januari 2027, dan Pemkab Tabanan berharap skema itu mencakup seluruh PPPK di daerahnya.
- Jumlah PPPK di Tabanan melampaui 6.000 orang; 2.857 di antaranya PPPK paruh waktu, didominasi 2.678 tenaga teknis, selain guru dan tenaga kesehatan.
- Pemkab menilai pengambilalihan gaji dapat memperluas ruang fiskal untuk pembangunan, tetapi masih menunggu petunjuk teknis resmi sebagai dasar perencanaan anggaran.
Tabanan, IDN Times- Pemerintah pusat berencana mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada bulan Januari 2027 mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan pun menyambut positif rencana ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, mengatakan Pemkab Tabanan juga berharap pengambilalihan pembiayaan gaji PPPK oleh pemerintah pusat ini mencakup seluruh PPPK yang ada di Kabupaten Tabanan.
"Diharapkan Pemerintah Pusat bisa mengambil alih pembiayaan gaji PPPK di Kabupaten Tabanan secara menyeluruh. Jika diambil alih seluruhnya, tentunya sangat mengurangi beban APBD," ujarnya, Rabu (11/11/2026).
1. Jumlah PPPK Tabanan mencapai lebih dari 6.000 orang
PPPK Paruh Waktu Tabanan (Dok.IDN Times/Humas Tabanan) Susila mengatakan jumlah PPPK di Tabanan mencapai lebih dari 6 ribu orang. Sementara berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, jumlah PPPK paruh waktu tercatat 2.857 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 orang merupakan tenaga guru, lima orang merupakan tenaga kesehatan, sedangkan 2.678 orang lainnya merupakan tenaga teknis yang bertugas di lingkungan Pemkab Tabanan.
2. Pemkab Tabanan bisa mengalihkan anggaran gaji PPPK ke pembangunan
Pelantikan PPPK di Kabupaten Tabanan (Dok.IDNTimes/Humas Tabanan) Menurut Susila, apabila pembiayaan gaji PPPK seluruhnya ditanggung pemerintah pusat, maka anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Tabanan bisa diarahkan untuk program pembangunan.
"Saat ini, anggaran yang dimiliki Pemkab Tabanan masih terbatas. Kebijakan ini dapat memberikan ruang fiskal lebih luas bagi daerah untuk membiayai belanja lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
3. Pemkab Tabanan menunggu petunjuk teknis resmi
Pelantikan PPPK di Kabupaten Tabanan (Dok.IDNTimes/Humas Tabanan) Meski sudah mendengar tentang kebijakan tersebut, sampai saat ini Susila mengakui bahwa secara teknis, Pemkab Tabanan belum menerima petunjuk teknis resmi terkait rencana pengalihan tersebut. Informasi yang beredar masih berupa wacana kebijakan yang disebut akan diterapkan mulai 2027.
“Kami masih menunggu pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat, karena kebijakan resmi inilah yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan dasar penyusunan perencanaan anggaran daerah di tahun mendatang,” katanya.
