Nasabah Ikut Jadi Tersangka Korupsi LPD Kelungah Karangasem

10 Nov 2026, 12:36 WIB

Kab. Karangasem

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kejari Karangasem menetapkan nasabah IWS sebagai tersangka kedua dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah, terkait pencairan kredit Rp250 juta yang diduga melanggar ketentuan.
IWS, warga Gianyar yang bukan krama Desa Adat Kelungah, diduga menerima kredit melampaui batas maksimum saat jaminan tanah belum tuntas; pinjaman belum dilunasi sejak jatuh tempo 2023.
Kerugian pengelolaan dana LPD diperkirakan Rp2,69 miliar. Setelah pemeriksaan 18 saksi dan tiga ahli, IWS ditahan 20 hari di Lapas Karangasem untuk penyidikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Take a Deeper Read

Aksi Demo 10 November di Jakarta Hari Ini, Begini Tuntutannya!

Read Article

Karangasem, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan seorang nasabah berinisial IWS sebagai tersangka kedua dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Senin (9/11/2026).

IWS merupakan penerima kredit sebesar Rp250 juta yang pencairannya diduga tidak sesuai ketentuan. Kajari Karangasem, Dr Kusufi Esti Ridliani, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang sah.

"Keterlibatan IWS berkaitan dengan proses pencairan kredit yang diduga menimbulkan kerugian dalam pengelolaan dana LPD," ungkap Kusufi.

1. Nasabah bukan warga Desa Adat Kelungah
Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi LPD Adat Kelungah. (Dok. IDN Times/Istimewa)
Satu temuan penyidik berkaitan dengan identitas penerima kredit. IWS diketahui bukan krama Desa Adat Kelungah, melainkan warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
Meski demikian, IWS diduga memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp250 juta pada November 2018 melalui rekening 001210.
Pemberian kredit tersebut diduga melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Saat pengajuan, batas maksimum yang tercatat hanya sebesar Rp119.042.007,80.
Tak hanya itu, proses pencairan dilakukan ketika peralihan hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum selesai. Dalam perjanjian kredit bahkan mencantumkan keterangan bahwa sertifikat hak milik masih dalam proses.
Dari total pinjaman tersebut, sekitar Rp220 juta digunakan untuk membeli tanah seluas 500 meter persegi dari pihak yang sebelumnya juga memiliki pinjaman di LPD. Sementara Rp30 juta sisanya digunakan untuk pengurusan sertifikat.
Kredit itu seharusnya dilunasi paling lambat 24 November 2023. Namun, hingga kini kewajiban tersebut belum diselesaikan meskipun pihak LPD telah melakukan penagihan.
2. Kerugian pengelolaan dana LPD mencapai Rp2,69 miliar
Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi LPD Adat Kelungah. (Dok. IDN Times/Istimewa)
Kredit yang berkaitan dengan IWS merupakan bagian dari perkara dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah. Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, total kerugian dalam perkara ini mencapai Rp2.694.053.170.
Dalam proses penyidikan, Kejari Karangasem telah memeriksa 18 orang saksi dan tiga orang ahli. Ketiga ahli tersebut berasal dari unsur keuangan negara, auditor, serta Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD).
IWS disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor). Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan Pasal 3 UU Tipikor
3. Tersangka ditahan 20 hari di Lapas Karangasem
Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi LPD Adat Kelungah. (Dok. IDN Times/Istimewa)
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, IWS langsung menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan selama 20 hari, mulai 9 sampai 28 November 2026.
IWS dititipkan di Lapas Kelas IIB Karangasem berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan tertanggal 9 November 2026.
Penetapan IWS sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah. Sebelumnya, penyidik telah lebih dahulu menetapkan mantan kepala LPD sebagai tersangka.
Kejari Karangasem menegaskan proses hukum terhadap perkara tersebut tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.