Perempuan Bali Terimpit Relasi Kuasa, Kritik Seniman di Hari Pahlawan

Perempuan berkebaya hitam terlihat menyunggi bangku kayu hampir sekitar 40 menitan. Keringat mengucur, tapi ekspresinya tegas. Kadang kala menunjukkan senyum yang lelah. Setelah pentas, perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Putu Aristadewi.

Dunia seni pertunjukan tari bukan hal baru bagi perempuan asal Kabupaten Jembrana ini. Arista lulusan sarjana jurusan tari di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar (sekarang ISI Bali). Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di ISI Yogyakarta.

“Kami berlima mengumpulkan kegelisahan kami terhadap program-program kebijakan pemerintah, yang kami rasa tidak berjalan, bahkan cenderung merugikan masyarakat,” kata Aristadewi.

Melalui koreografi suwun (menyunggi) kursi, Ia menyoroti relasi kuasa yang mengimpit perempuan. Kursi ibarat kuasa, posisinya berada di kepala dan kaki.

Kata Aristadewi, kuasa itu mengimpit perempuan yang terpaksa menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah. Mulai dari kenaikan pajak dan kebijakan yang tidak pro perempuan.

“Perempuan di era modern bukannya malah semakin dibuka peluangnya, tapi semakin tercekik dari kuasa atas bawah yang dikeluarkan atau dijalankan pemerintah,” jelasnya.

Dua seniman bergelut dalam dunia seni musik, mengiringi pertunjukan dengan irama cepat dan ketukan kuat. Suara pejabat diputar ulang, penampil menyatakan frasa "Taluh goreng ade hasil (menggoreng telur ada hasilnya)." Sindiran keras atas sikap apatis, hingga statement pejabat dalam merespon krisis, seperti karhutla.

Aristadewi menuturkan, dua penampil lainnya berperan sebagai pemilik sirkus dan seekor anjing. Seekor anjing adalah simbol kuasa, di bawah sibuk mengendus dan mencari makan. Namun, saat diberikan kursi, anjing itu berlagak seperti manusia. Padahal seekor anjing tetaplah anjing.

Sementara itu, pemilik sirkus ibarat tokoh penguasa atau oligarki. Peran pemilik sirkus ini mengatur segala hal dalam pementasan, termasuk mengarahkan penonton masuk dalam pentasnya hingga makan telur goreng. Bagi Aristadewi, seharusnya penguasa dapat berperan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, tapi kenyataannya tidak.

“Dia sebenarnya bisa mensejahterakan, tetapi dua tahun ini yang terjadi justru sebaliknya. Dia semakin menekan, mengatur seenaknya tanpa mempertimbangkan masyarakat yang ada di bawah,” papar perempuan yang kini sebagai seniman lepas ini.

Aristadewi sebagai perempuan yang menyunggi kursi adalah simbol masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi korban atas kebijakan bermasalah. Paduan gerakan tari dan suwun ini telah dilakoninya sejak 2020. 

Kelima seniman ini mempersiapkan seluruh penampilan dalam waktu semalam. Mereka baru berdiskusi sejak dua hari lalu setelah mendapat kabar bahwa seniman tari dan musik dapat berkolaborasi.

Bertepatan dengan momen Hari Pahlawan, harapan Aristadewi sederhana. Ia menegaskan bukan seorang pahlawan super, tapi lewat seni Ia ingin mengajak semua perempuan untuk bersuara.

“Kalau tidak bisa menjadi pahlawan untuk orang lain, setidaknya untuk diri sendiri. Pembalut dipajakin, yang berjuang itu kita (perempuan), bukan orang lain, karena yang menstruasi kita, bukan orang lain,” tegasnya.

Penanggung Jawab Serikat Pekerja Seni Kreatif di Bali (SPASI), I Putu Rivaldo PP, mengatakan penampilan seni pertunjukan hingga berbagai poster karya seniman ini sebagai respon seniman atas gejolak politik di nasional.

“Kami Serikat Pekerja Seni di Bali ingin merespon gejolak politik di nasional, Hari Pahlawan, dan Monumen Puputan Badung yang tersirat perjuangan rakyat Bali pada hari itu,” ungkap Rivaldo.

Ia menjelaskan atensi warga internet (warganet) terhadap unggahan ajakan kolaborasi seni sangat besar. Ini juga dibuktikan dari puluhan masyarakat yang hadir menyaksikan kolaborasi seniman. Sekitar 30 seniman turut berpartisipasi, yang sebagian besar adalah seniman lukis atau perupa.

SPASI juga membawa 15 tuntutan, yakni 9+6, 9 tuntutan pada lingkup nasional dan 6 tuntutan lokal di Bali. Tuntutan pertama di lingkup nasional adalah menuntut permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Indonesia.

Prabowo harus meminta maaf atas kondisi dan berbagai persoalan selama dua tahun masa pemerintahannya. Sedangkan tuntutan lokalnya adalah menuntut transparansi penanganan satu tahun banjir Bali. Termasuk menuntut pemulihan bagi terdampak dan upaya mitigasi. Ia menegaskan bahwa aksi kolaborasi seniman di hari Pahlawan tidak ditunggangi siapa pun.

“Kami menyelenggarakan ini atas kesadaran kami sendiri gitu. Kami tidak menerima pendanaan dari siapapun, tidak menerima sokongan massa dari siapapun,” tegasnya.

Sebagai upaya mitigasi, pihaknya telah memberi tanda khusus pada karya-karya SPASI agar tidak digunakan sebagai alat peraga kerusuhan. Mitigasi lainnya, SPASI juga telah mengupayakan agar seniman mendapatkan pendampingan hukum dari LBH Bali.