Warga Resah Melihat Proyek Vila dan Restoran di Pantai Ped Nusa Penida
- Dua bangunan di pesisir Ped belum berizin
- Anggota DPRD Klungkung mendesak pemda melakukan pengawasan lebih ketat
- Pemkab Klungkung berupaya penataan pesisir di Nusa Penida
Klungkung, IDN Times - Ketika gelombang pasang datang, warga Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung hanya bisa menghela napas. Mereka khawatir garis pantai yang semakin sempit karena tergerus abrasi. Bukannya ditanggulangi dengan tanggul, pembangunan vila dan restoran cenderung masif dibangun di pesisir pantai. Keresahan itu makin menjadi setelah terungkap, bahwa tiga proyek akomodasi wisata di wilayah mereka ternyata masih bermasalah soal perizinan.
“Pantai ini makin sempit, tapi bangunan terus maju ke laut. Seharusnya dibangun tanggul biar pesisir tidak semakin hilang tergerus," keluh seorang warga setempat, Made Adnyana, Selasa (19/8/2026).
Keresahan warga beralasan. Saat tim gabungan Kecamatan Nusa Penida bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klungkung turun melakukan pengecekan Jumat lalu, 15 Agustus 2025, sejumlah pelanggaran ditemukan. Satu proyek vila dan restoran tidak bisa menunjukkan dokumen izin lengkap. Posisinya juga terlalu dekat dengan tanggul pantai. Pembangunannya dihentikan sementara.
“Pekerjaan kami hentikan sementara sampai ada kejelasan dokumen perizinan dan sebagainya,” tegas Camat Nusa Penida, I Kadek Yoga Kusuma.
1. Ada dua bangunan di pesisir Ped yang juga belum berizin
Dari hasil penelusuran pihak kecamatan, ada dua proyek lainnya di pesisir Ped yang pembangunannya harus dihentikan sementara karena permasalahan dokumen perizinan. Satu akomodasi masih menunggu izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sementara restoran milik sebuah resort di kawasan ini dinilai terlalu menjorok ke bibir pantai. Temuan ini membuat warga semakin gusar.
“Kalau bangunan makin maju, nanti kami yang dirugikan. Lingkungan rusak, pantai habis, wisata juga bisa kena dampaknya,” ujar seorang warga Ped lainnya, yang namanya enggan ditulis.
2. Anggota DPRD Klungkung mendesak pemda melakukan pengawasan lebih ketat
Kecemasan warga memicu perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung. Ketua Komisi I, Wayan Mastra, memastikan pihaknya akan menggelar sidak untuk mengecek langsung kondisi tiga proyek tersebut.
“Kami ingin memastikan izin dan tata letak bangunan sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” tegasnya.
Mastra juga mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) tidak abai. Menurutnya, pelanggaran izin yang terus berulang mencerminkan lemahnya pengawasan. Ia mendesak Satpol PP lebih aktif mengawasi pembangunan, bukan sekadar menunggu laporan.
3. Pemkab Klungkung berupaya penataan pesisir di Nusa Penida
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung tengah berupaya menata kawasan pesisir Nusa Penida agar tidak semrawut. Bupati Klungkung I Made Satria, beberapa waktu lalu sempat memimpin pembongkaran bangunan tanpa izin di Pantai Jungutbatu.
Namun warga menginginkan langkah itu harus berlanjut agar laut dan pesisir tidak dikorbankan untuk kepentingan sesaat dari sektor pariwisata.
